Batam, Batamnews - Sejumlah buruh yang terlibat dalam aksi demonstrasi di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (25/11/2021), menerima pesan singkat (SMS) yang meminta mereka untuk membubarkan diri.

Dalam pesan yang masuk ke handphone (HP) buruh tersebut, meminta agar mereka bubar dan balik ke rumah karena tidak ada gunanya berdemo. Serta mengatakan bahwa demo itu hanya aksi ambil muka.

Dalam SMS tersebut bahkan membawa nama Wali Kota Batam, Muhammad Rudi serta Partai Amanat Nasional (PAN) dan NasDem. Setelah ditelusuri, nomor HP tersebut ternyata dimiliki oleh salah satu anggota DPRD Kota Batam, M Mustofa dari fraksi PKS.

Setelah dikonfirmasi, Mustofa membantah dia telah melakukan hal tersebut. Bahkan dia mengaku baru mengetahui hal tersebut karena banyak mendapatkan telepon akibat SMS tersebut.

Baca juga: Penyebab Buruh di Batam Ngotot Kenaikan Upah 7-10 Persen

“Saya tidak tau, tiba-tiba di telepon banyak orang. Itu bukan saya yang kirim, saya baru dapat kabar dari teman-teman terkait kebenaran hal itu, itu jelas hoaks dan provokasi. Ini merupakan efek karena statmen saya selalu keras dan membuat pihak-pihak yang di dalam sistem menjadi jenuh,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Mustofa mengaku tidak sama sekali mempermasalahkan demo dari buruh tersebut, dia bahkan merasa simpatik dengan sistem yang merugikan buruh.

“Perjuangan teman-teman buruh yang saat ini dilakukan jelas tidak mudah dan berat karena melawan sistem, sistem yang tidak berpihak kepada buruh sendiri. Sistem yang diciptakan negara tapi malah membuat rakyatnya sengsara,” katanya.

Menurutnya juga, yang dilakukan oleh serikat buruh hingga hari ini masih dalam koridor dan terarah. Hal ini berguna agar pimpinan Negara Indonesia mendengar dan Gubernur Kepri serta Wali Kota Batam melawan sistem Pemerintah Pusat.

“Tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa Gubernur Kepri tidak akan berani melawan sistem, karena secara aturan kerja Gubernur sudah dibatasi dari aturan yang ada jelas yang salah itu di pusat. Disini teman-teman buruh meminta hal yang mudah agar pemerintah bisa memenuhi hak buruh,” ucapnya.