Ansar Coret Labuh Jangkar dari APBD Kepri 2022, Rp 200 M Melayang

Ansar Coret Labuh Jangkar dari APBD Kepri 2022, Rp 200 M Melayang

Gubernur Kepri Ansar Ahmad. (Foto: Yude/batamnews)

Batam, Batamnews - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencoret pendapatan dari sektor labuh jangkar sebagai salah satu sumber penerimaan, di nota keuangan APBD tahun 2022.

Dari sektor tersebut diperkirakan pihak Pemprov Kepri gagal menarik sumber pendapatan baru dari retribusi jasa labuh jangkar kapal, yang ditargetkan Rp 200 miliar per tahunnya.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengungkapkan bahwa pencoretan sektor penerimaan ini, dikarenakan hingga saat ini belum ada aturan yang jelas dari Pemerintah Pusat.

"Belum ada kejelasan hingga saat ini, akhirnya saya mengambil keputusan untuk mencoret sektor labuh jangkar. Dari sektor penerimaan Kepri di APBD 2022," ujar Ansar saat berada di Batam, Senin (22/11/2021).

Padahal mengenai sektor penarikan retribusi labuh jangkar di wilayah kelautan Kepri, telah mendapat pengawasan langsung dari kementerian terkait.

Nemun kenyataannya, orientasi dari masing-masing kementerian berbeda. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan terkendalanya aturan yang jelas hingga penarikan retribusi belum dapat disetujui.

"Ada orientasi yang berbeda, sementara melihat dari Kementerian Perhubungan, Menkopolhukam, dan Biro Hukum Kemendagri telah melihat langsung. Namun satu yang pasti, kenapa retribusi tidak dapat ditarik, dikarenakan kapal yang melintas di wilayah Kepri tidak sandar di pelabuhan-pelabuhan kita melainkan di tengah," ucap Ansar.

Meski demikian, Ansar menyebutkan bahwa penarikan retribusi dari sektor labuh jangkar, masih menjadi prioritas dari Pemprov Kepri.

"Ini masih menjadi prioritas kami, kami terus melakukan pembahasan dengan pusat, sembari memberikan referensi yang kami miliki," katanya.

Walau demikian, Ansar juga menerangkan bahwa saat ini demi mengejar target APBD, Pemprov Kepri akan memaksimalkan potensi pemasukkan dari Pelabuhan Tanjunguban dan Tarempa yang dikelola langsung oleh Pemprov Kepri.

"Saat ini, kita juga melakukan pembahasan mengenai potensi bisnis Ship to Ship (STS), yang dapat dilakukan di Pelabuhan Tanjung Uban. Pemasukan dari sektor kelautan kan tidak hanya mengenai labuh jangkar saja," ucap Ansar.

(ude)