Tanjungpinang, Batamnews - Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2022, dalam rapat paripurna DPRD Kepri di ruang sidang utama DPRD Kepri, Selasa (16/11/2021).

Rapat ini merupakan agenda lanjutan dari penandatanganan nota kesepakatan terhadap KUA-PPAS APBD Kepri 2022 pada Kamis (11/11/2021) lalu.

Baca juga: KUA PPAS Disepakati, APBD Kepri 2022 Diusulkan Rp 3,8 Triliun

Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak didampingi oleh jajaran DPRD Provinsi Kepri.

Ansar menjelaskan, APBD Kepri 2022 direncanakan sebesar Rp 3,772 triliun, namun setelah melalui pembahasan bersama Banggar DPRD Kepri, terjadi perubahan menjadi sebesar Rp 3,870 triliun. 

Perubahan APBD Kepri tahun anggaran 2022 disebabkan adanya penambahan pendapatan dari PAD dan pendapatan transfer sebesar Rp 67,549 miliar. Serta adanya penambahan target pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp 30 miliar. Sehingga total penambahan APBD Kepri 2022 sebesar Rp 97,549 miliar. 

"Kami berterima kasih pada ketua, wakil ketua dan anggota, serta segenap anggota banggar DPRD atas berbagai masukan yang diberikan dalam pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022," ujar Ansar.

Sebagaimana diketahui, Nota Keuangan APBD tahun anggaran 2022 merupakan dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan APBD tahun anggaran 2022. 

Adapun untuk belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 3,870 triliun, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 2,811 triliun, belanja modal sebesar Rp 462 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp 30 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp 566 miliar. 

"Besarnya total belanja daerah tersebut, dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan melalui program/kegiatan pada SKPD untuk mendukung arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2022," kata Ansar.

Baca juga: APBD Batam Terancam Defisit Hingga Rp 100 Miliar

Pemerintah pusat telah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu 'Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural'. Pemerintah Provinsi Kepri dalam menyusun APBD telah melakukan sinergitas dengan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dari dampak merebaknya wabah global COVID-19 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2022. 

"Saya berkeyakinan dengan kepercayaan dan dukungan dari semua pihak, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat bekerja lebih baik, efektif dalam mencapai kemajuan bersama," ucap Ansar.