Meranti, Batamnews - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti akan memberlakukan sistem satu arah atau one way di sejumlah ruas jalan Kota Selatpanjang. 

Namun, kebijakan yang efektif akan diterapkan pada 19 Oktober 2021 itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Untuk uji coba penerapan one way, Dinas Perhubungan (Dishub) Meranti akan menempatkan 600 personel untuk melakukan pengawasan di 65 titik ruas jalan protokol di Kota Selatpanjang.

Kritik muncul dari Anggota DPRD Meranti, Dedi Putra. Ia menegaskan, rencana tersebut harus dikaji komprehensif untuk mengantisipasi timbulnya kejadian yang tak diinginkan.

"Jangan setelah dilaksanakan malah menimbulkan masalah baru. Seperti perlawanan terhadap petugas jaga, terkait dengan aktivitas masyarakat setempat. Ya, termasuk pelanggaran ringan terhadap aturan one way itu nanti," ujar Dedi Putra, Jumat (15/10/2021) kemarin.

Ketika baru mau diwacanakan, ia mengaku telah menerima keluhan dari warga setempat. Artinya, baru rencana saja sudah timbul penolakan dari akar rumput.

Dedi mengaku tidak ingin aturan yang telah dibuat untuk mempermudah masyarakat nantinya malah dilanggar karena dianggap tidak efektif dan efisien bagi aktivitas mereka.

"Kalaupun harus dipaksakan dengan alasan tertentu, buatlah uji coba agar masyarakat terbiasa. Seperti di satu titik dengan rentang jalan yang pendek dan batasan waktu singkat agar masyarakat terbiasa dengan aturan yang dimaksud. Setelah itu baru lakukan penambahan jumlah titik," katanya.

Politikus PPP itu juga tidak mau seperti yang diberlakukan di Jalan Imam Bonjol karena sudah terpasang rambu-rambu malah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan sempat menimbulkan sejumlah persoalan, seperti pertikaian antara petugas dan masyarakat.

"Dishub hilang wibawanya. Karena membuat aturan yang sulit diikuti oleh masyarakat. Pasalnya tak mampu menghitung kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas," ujarnya.

Respons Dishub Meranti

Sekretaris Dishub Meranti, Abdul Malik menjawab kritikan dan saran yang timbul di tengah masyarakat terhadap rencana dari kebijakan one way
 
Ia tidak menyangkal jika rencana yang akan diberlakukan pada awal pekan depan nanti masih menjadi hal baru sehingga memicu tanggapan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Menurutnya, cerita soal merubah kebiasaan masyarakat sehingga menimbulkan tanggapan, itu menjadi persoalan biasa. Namun, one way ini diberlakukan demi kebaikan bersama agar lebih tertib, aman dan lancar dalam berlalu lintas. 

Apalagi melihat kondisi jalan-jalan di wilayah Selatpanjang kecil dan sempit sehingga tak mungkin dilakukan pelebaran.
 
"Secara geografis, tata ruang dan kondisi jalan di Kota Selatpanjang mirip dengan Tanjung Balai Karimun, Kepri. Coba kita lihat di sana. Seiring dengan bertambahnya pertumbuhan kendaraan, pemberlakuan one way terlihat efektif dan menjadi solusi terbaik," ujarnya.
 
Ia mengaku, jika saat ini jumlah kendaraan di Selatpanjang belum terlalu banyak. Tapi ia yakin, saban hari, bulan hingga tahun, pertumbuhan itu terus terjadi.
 
Terlebih setelah meningkatnya intensitas operasional RoRo dari Sungai Pakning tujuan Insit, Tebingtinggi walaupun saat ini masih berjalan satu kali dalam seminggu. 

Namun ia memastikan ke depan akan terjadi penambahan. Bahkan dari Batam, Tanjung Balai, tujuan ke Meranti.
 
"Sekarang memang sedikit. Tapi ke depan akan terjadi penambahan. Seperti RoRo Barembang akan terjadi penambahan volume keberangkatan tiga kali dalam sepakan," kata Malik.
 
Trayek RoRo Tirus tujuan Batam, Tanjung Balai Karimun ke Insit juga akan beroperasi. Ini juga sudah diusulkan dengan target operasional pada 2022.

"Seluruhnya sudah kita usulkan oleh tiga instansi yang berbeda. Selain Dishub Meranti, usulan sama juga dilakukan oleh Pemprov Riau dan PPTD Riau Kepri," ujar dia.
 
Dengan demikian, secara otomatis pertumbuhan kendaraan roda dua hingga empat akan terus bertambah. Sehingga manfaat one way ini baru akan terasa setelah itu terjadi.
 
"Sehingga saat tiba-tiba kendaraan meningkat drastis, kita sudah siap menghadapi itu semua," ujarnya.
 
Terhadap potensi pelanggaran, ia membeberkan tidak akan dilakukan secara berlebihan. Pasalnya saat ini masih dalam tahap percobaan.
 
"Jangan takut. Untuk sanksi tidak dilakukan dalam waktu dekat. Kita masih sosialisasi untuk membiasakan kebiasaan baik di tengah masyarakat," kata Malik.
 
Ia berharap seluruh pihak dapat memahami dan mendukung upaya pemerintah dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi lonjakan kendaraan di jalan-jalan Kota Selatpanjang. Agar semakin tertib dan teratur, serta dapat menekan potensi kemacetan.