Layanan Amburadul, Gubernur Kepri Segera Panggil Direktur PDAM Tirta Kepri

Layanan Amburadul, Gubernur Kepri Segera Panggil Direktur PDAM Tirta Kepri

Ilustrasi.

Tanjungpinang, Batamnews - Layanan PDAM Tirta Kepri yang tak kunjung membaik membuat akses warga Tanjungpinang dan Bintan terhadap air bersih menjadi terancam.

Direktur LSM Air Lingkungan Hidup dan Manusia (ALIM) Khairjuli meminta Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad diminta proaktif atas kondisi ini. 

"Kami berharap, Kepala Daerah selaku pemilik (Owner) PDAM Tirta Kepri melakukan upaya percepatan peningkatan penyediaan air minum di perkotaan yang cakupannya cenderung melambat. Bahkan stagnan di angka 49 persen cakupannya dari tahun ke tahun," kata Khairjuli, Selasa (31/8/2021).

Ia menerangkan, perkembangan pembangunan daerah di Pulau Bintan yang begitu pesat, tentunya berimbas dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Hal ini seharusnya sudah diantisipasi dengan penyediaan layanan jaringan air yang memadai.

"Pembangunan permukiman di dua wilayah ini saat pesat. Tentunya membutuhkan air sebagai kebutuhan dasar, namun kenyataannya PDAM tak mampu menambah jaringan untuk masyarakat," tuturnya.

Belum lagi persoalan klasik seperti pipa transmisi yang selalu pecah di tengah jalan. Begitu juga dengan pelayanan air yang tidak bisa maksimal 24 jam perhari disemua wilayah layanan PDAM dan kulitas air yang terkadang keruh dan berbau.

"Itu baru masalah teknis, belum lagi persoalan manajemen dan keuangannya. Kami belum melihat dan temukan laporan keuangan PDAM yang telah diaudit  harusnya dipublikasikan ke publik melalui media massa sesuai ketentuan yang berlaku  seyogyanya sebagai perusahaan publik, publik harus mendapatkan informasi itu," tuturnya.

Baca: Warga Sudah Lama Teriak Air PDAM Tanjungpinang Keruh dan Berbau

Sementara Gubernur Kepri Ansar Ahmad menanggapi hal ini mengatakan dirinya akan segera memanggil direktur dan pengurus PDAM Tirta Kepri untuk mengetahui apa permasalahan yang terjadi.

"Ya kita akan bahas bersama nanti," katanya.

Ansar juga menyebutkan untuk pembenahan harus dilakukan dengan revitalisasi perpipaan sehingga jaringan distribusi air ke masyarakat bisa lebih lancar.

Diakuinya, untuk revitalisasi perpipaan ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Ia berharap dengan telah bertemu dengan PT Sarana Multy Infrastruktur/SMI (Persero) yang merupakan lembaga penyandang dana pembangunan infrastruktur pemerintahan dengan sistem pinjaman lunak akan menjadi solusinya.

"Apabila dapat pinjaman itu bisa sedikit digunakan untuk repitalisasi perpipaan ini. Sebenarnya anggaran di pusat cukup besar, namun kita belum bisa karena beberapa kendala seperti ready nest area masih rendah dan belum ada DED juga FS (studi kelayakan) belum punya ini yang kita sayangkan saat kita bertemu Dirjen Cipta Karya, hal itu yang dipersoalkan mereka," ujar Ansar.

Untuk itu lanjutnya, pemerintah daerah akan menyiapkan DED-nya telebih dahulu dan tentunya akan mengalokasikan anggarannya.

"Kita juga berharap anggaran ini bersumber dari APBN. Sehingga, tidak membebani kita," harapnya.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews