PPKM Darurat Diganti, Faisal Basri: Tak Kapok Obral Istilah?

Faisal Basri. (Foto: detik.com)

Jakarta, Batamnews - Ekonom senior Faisal Basri mengkritik pemerintah yang kembali mengubah nama kebijakan. Sementara penyebaran kasus covid-19 masih sangat tinggi.

Sejak tanggal 3 Juli hingga kemarin, pemerintah menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Di mana target kebijakan tersebut menurunkan mobilitas penduduk Jawa - Bali turun sampai 50%.

Baca juga: Presiden Jokowi Janji Longgarkan PPKM Darurat Jika Kasus Corona Turun

Pemerintah klaim hasilnya sudah terlihat dengan penurunan kasus positif dalam beberapa hari terakhir. Meskipun di sisi lain angka kematian tetap saja melonjak dan mobilitas penduduk juga tak turun lebih dari 30%.

Lewat pembahasan panjang, akhirnya kebijakan dilonggarkan. Nama PPKM Darurat juga resmi dihapus sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 yang berbunyi tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali.

"Kok tak kapok-kapok obral istilah?," kata Faisal Basri lewat akun twitter, Rabu (21/7/2021)

"Terus saja melakukan hal yang serupa berulang-ulang mendambakan hasil yang berbeda. Kata Einstein itu wujud ketidakwarasan," jelasnya.

Dalam beberapa acara, Faisal sebenarnya mendukung kebijakan PPKM Darurat untuk meredam penyebaran kasus, walaupun sebenarnya terlambat. Faisal juga meminta implementasi di lapangan sesuai dengan kebijakan yang diumumkan agak efektif.

Kritik lain juga datang dari Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Menurutnya langkah pemerintah tersebut dipicu kondisi anggaran yang terbatas.

"Pemerintah sepertinya sudah kehabisan amunisi dari sisi anggaran untuk melanjutkan PPKM. Padahal kasus harian masih tinggi dan pengetatan mobilitas masih diperlukan," papar Bhima dikutip via CNBC Indonesia.

Baca juga: PPKM Darurat Batam Diganti PPKM Level 4, Apa yang Beda?

"Ada juga indikasi kekhawatiran lonjakan angka kemiskinan dan pengangguran jika PPM diperpanjang sampai 14 hari," tegasnya. Meskipun hal tersebut bisa ditangani dengan bantuan secara tunai maupun insentif lainnya.

Tingginya kasus covid hingga peningkatan angka kematian seharusnya menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Bukan justru ekonomi. Bhima menegaskan, ekonomi justru akan lebih baik apabila pemerintah bisa meredam kasus covid dengan sangat signifikan. Misalnya dengan lockdown.

"Akibatnya kebijakan penanganan pandemi membingungkan masyarakat. kalau tujuannya pengendalian pandemi, pemerintah perlu dengar saran dari ahli kesehatan dengan indikator yang jelas," terang Bhima.

(fox)