Batam, Batamnews - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegur 19 provinsi terkait realisasi anggaran Covid dan pencairan insentif bagi tenaga kesehatan di wiliayahnya. Provinsi Kepri termasuk di dalamnya.

Realokasi anggaran hingga bantuan operasional dana kesehatan, menurutnya harus sudah diterima oleh tiap provinsi. Hal ini menjadi atensi Presiden Jokowi.

Baca juga: Nakes Protes Insentif Sampai Bikin Papan Bunga, Ini Kata RSUD Kepri

"Kami sudah menyisir, rapat berkali-kali dengan kepala daerah, masih ada beberapa daerah yang belanja untuk penanganan Covid-19 dan realisasi untuk insentif tenaga kesehatan masih belum berubah," kata Tito dalam konferensi pers daring, Sabtu, 17 Juli 2021.

Dikatakannya, ini termasuk langkah yang cukup keras karena jarang teguran seperti ini dikeluarkan.

"Kepada 19 provinsi dengan data-data yang kami miliki, dengan data yang kuat, bahwa memang realisasinya belum. Uangnya ada tapi belum direalisasikan untuk penanganan Covid-19, untuk insentif tenaga kesehatan," kata Tito 

Ke-19 daerah itu adalah Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Banga Belitung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Baca juga: Kompleks Perumahan Gubernur Kepri Dikirimi Papan Bunga Misterius

Tito mengatakan surat teguran disampaikan kepada kepala daerah masing-masing. Surat ini diharapkan menjadi pengingat bagi mereka untuk lebih mampu merealisasikan anggaran penanggulangan Covid-19 yang tersedia.

"Bisa saja kepala daerah tak tahu, karena terkadang yang tahu anggaran ini yang lebih paham Bappeda, atau BPKAD. Kepala daerah kadang-kadang tak tahu posisi saldo daerahnya seperti apa," kata Mendagri Tito Karnavian.