PPKM Darurat, PKS Batam Dorong Pemko Cepat Salurkan Bansos

PPKM Darurat, PKS Batam Dorong Pemko Cepat Salurkan Bansos

Ketua DPD PKS Batam, Yusuf (Foto: istimewa)

Batam, Batamnews - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mulai efektif pada 12 Juli 2021. Semenjak itu, kegiatan ekonomi kecil yang masuk kategori non esensial dibatasi.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Batam, Yusuf mengatakan, penerapan PPKM Darurat perlu disikapi dengan arif dan bijaksana sesuai dengan kondisi masyarakat.

Anggota DPRD Kepri ini menilai, bahwa pandemi Covid-19 belum usai dan justru semakin meningkat.

“Diterapkannya PPKM Darurat sangat berdampak kepada masyarakat terutama masalah ekonomi,” ujar Yusuf, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Anggota DPRD Kepri Serukan Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos PPKM Darurat

Dengan begitu, ia meminta agar Pemerintah Kota (Pemko) Batam dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. “Kami mendorong pemerintah agar segera menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat berupa sembako," katanya.

Selain itu, tidak hanya kepada masyarakat, Ia juga mendorong agar Pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada para pedagang, serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Mereka juga terimbas PPKM Darurat,” kata dia.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Batam Nomor 32 Tahun 2021, pedagang kaki lima diperbolehkan berjualan selama PPKM Darurat hanya saja dibatasi waktunya.

Akan tetapi kondisi saat saat ini sudah banyak korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang banting setir menjadi pedagang kecil yang mulai beroperasi saat siang atau sore hingga malam hari.

Baca juga: Kegerahan Warga 'Tercekik' Penyekatan dan Antigen Berbayar PPKM Darurat

"Banyak yang menjadi pedagang dadakan saat pandemi ini karena belum mendapat pekerjaan lagi," ucapnya.

Yusuf berharap Pemko Batam berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan memberikan solusi dari kebijakan pemerintah pusat, salah satunya dengan memberikan kompensasi atau bantuan sosial.

"Mudah-mudahan dengan adanya bantuan berupa sembako dapat meringankan masyarakat dan pedagang kecil di Kota Batam," katanya.

Penerapan PPKM Darurat di Kota Batam dilaksanakan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 20 tahun 2021. Sebelumnya, Batam masih berstatus PPKM Mikro. Selain Batam, Kota Tanjungpinang juga ditetapkan PPKM Darurat.

(ret)