Tanjungpinang, Batamnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan penilaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemerintah Provinsi  Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. 

Dengan capain itu, Pemprov Kepri berhasil meraih predikat WTP secara berturut-turut yang ke-11 kalinya. 

"Dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Provinsi Kepri dalam hal ini BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),"  kata Anggota V BPK RI Baharullah Akbar pada rapat paripurna di DPRD Provinsi Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (20/5/2021). 

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak itu, Baharullah Akbar juga menyampaikan sejumlah catatan dari hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Kepri tahun anggaran 2020. 

Diantaranya, PT Pelabuhan Kepri belum menyetorkan pendapatan dari MV Lintas Kepri ke kas daerah pada tahun 2020. Kemudian, ada juga kekurangan volume pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri. 

Selanjutnya, BPK RI juga memerintahkan kepada kepala OPD di Pemprov Kepri untuk melakukan pengendalian penggunaan barang milik daerah.  “Pemanfaatan aset daerah harus dioptimalkan. Jangan sampai menjadi persoalan ke depannya,” tegas dia. 

Dari hasil pemeriksaan, BPK RI juga merekomendasikan agar Gubernur Kepri menekankan kepada OPD terkait dalam hal ini BP2RD untuk selalu memedomani Standar Operasional (SOP) dalam penagihsn pajak. 

"Gubernur Kepri diminta untuk selalu melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi," harapnya.  

Atas capaian ini, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dalam pidatonya mengapresiasi seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kepri yang telah menjadi ujung tombak dalam pengelolaan keuangan Pemprov Kepri, sehingga Pemprov Kepri bisa meraih opini WTP yang ke-11. 

Ansar juga mengapresiasi DPRD Provinsi Kepri serta pihak terkait lainnya, sehingga Pemprov Kepri dapat mempertahankan predikat WTP tersebut. 

"Semoga dengan opini WTP diharapkan pengelolaan keuangan akan semakin baik, transparan dan akuntabel, semoga dapat dipertahankan di tahun-tahun mendatang," harapnya.