Batam, Batamnews - Mantan Ketua Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) Kota Batam, Abdul Kadir S.H., terlibat kasus pemalsuan dokumen likuidasi PT Sintai Industri Shipyard Batam di Tanjunguncang, Batuaji, Batam, Kepulauan Riau.

Ia didakwa pasal pemalsuan dengan ancaman pidana 6 hingga 7 tahun kurungan penjara.

Abdul Kadir sudah dihadapkan ke persidangan di PN Batam di Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu 21 April 2021.

Kasus ini bermula saat Abdul Kadir bersama Sahaya Simbolon S.H., serta Edison P Saragih S.H., ditunjuk pihak PN Batam sebagai likuidator PT Sintai Industri Shipyard.

Hal itu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 529/PDT.P/2013/PN.BTM tanggal 1 Agustus 2013.

Berdasarkan keputusan itu Abdul Kadir mendatangi Kantor Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Aryanto Lie bulan Agustus 2013.

Abdul Kadis cs dituntut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam, Mega Tri Astuti. Sedangkan sidang dipimpin ketua majelis hakim Christo EN Sitorus di PN Batam.

Dikutip dari SIPP PN Batam disebutkan atas penetapan pengadilan pada 16 Agustus 2013 terdakwa Abdul Kadir membuat pengumuman di media, tentang Pengumuman Pembubaran dan Likuidasi PT Sintai Industri Shipyard.

Selain itu dia juga memuat pengumuman pembubaran PT Sintai Industri Shipyard dalam lembar Berita Negara Republik Indonesia diterbitkan oleh Percetakan Negara pada tanggal 10 September 2013.

Selanjutnya, terdakwa mulai mendata aset-aset milik PT Sintai Industri Shipyard untuk dijual. Alasannya, PT Sintai Industri Shipyard sedang dalam likuidasi. Padahal para terdakwa mengetahui bahwa PT Sintai Industri Shipyard masih dalam sengketa antara pemilik perusahaan, termasuk berkaitan masalah aset.

Setelah mendata aset, pada tanggal 28 Agustus 2013 terdakwa mendapat surat dari PT Bank Mandiri (persero) Nomor: RRC.MDN/1861/2013 perihal pengajuan klaim/tagihan kredit PTSintai Industri Shipyard, yang mana jaminan atas kredit tersebut adalah Tanah dan Bangunan dengan bukti SHGB (sertifikat hak guna bangunan), Nomor: 5336/2010 yang berlokasi di Komplek Injin Batu Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batuaji, Kota Batam dengan total Hutang sebesar Rp 1.339.298.778.

Mengetahui hal itu, para terdakwa sebagai likuidator mendatangi saksi Kui Lim untuk meminjam uang sebesar Rp 1,1 miliar, yang akan dipergunakan untuk menebus SHGB (sertifikat hak guna bangunan) Nomor: 5336/2010 An PT Sintai Industri Shipyard di Bank Mandiri. Pada saat itu juga, para terdakwa menawarkan aset tersebut untuk dibeli oleh saksi Kui Lim (Komisaris PT Cahaya Maritim Indonesia).

Jual PT Sintai Rp 8 Miliar

Setelah menebus hutang PT Sintai Industri Shipyard di Bank Mandiri dan mengambil sertifikat tanah, para terdakwa bersama saksi Kui Lim mendatangi kantor PPAT Arianto Lie, guna melakukan jual beli atas SHGB tersebut.

Namun pada waktu di kantor notaris, PPAT Arianto Lie menyarankan agar kedua belah pihak wajib menunggu untuk proses jual beli SHGB, karena pihak PT Sintai Industri Shipyard mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Selain mengajukan PK, Salah satu pemegang saham PT Sintai Industri Shipyard kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Batam. Gugatan itu memohon pembatalan Pembubaran PT Sintai Industri Shipyard, sehingga ekseskusi terhadap aset batal dilaksanakan.

Atas gugatan itu, keluarlah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 113/PdtG/2014/PN.BTM tanggal 17 Juni 2015 dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 07/PDT/2016/PT PBR tanggal 18 April 2016 dan selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Pdt/2017 tanggal 02 Oktober 2017, yang pada intinya menyatakan PT Sintai Industri Shipyard tidak jadi dibubarkan (menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 529/PDT.P/2013/PN.BTM tanggal 1 Agustus 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum).

Namun di tahun 2014 terdakwa Abdul Kadir bersama-sama dengan terdakwa Sahaya Simbolon dan Edison P Saragih (DPO), dengan saksi Kui Lim kembali mendatangi kantor PPAT Arianto Lie sebagai likuidator, untuk melakukan eksekusi terhadap aset bekas PT Sintai Industri Shipyard, dengan menunjukkan Penetapan Perkara Perdata dari Pengadilan Negeri Nomor: 529/PDT.P/2013/PN.BTM, yang telah dikuatkan atau telah incraht oleh Mahkamah Agung RI Nomor: 3042K/PDT/2013 tanggal 29 April 2014.

"Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 02 April 2015 para terdakwa melaksanakan penandatanganan Minuta Akta Jual Beli No: 11/2015 tanggal 02 April 2015 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Ariyanto Lie dan pelaksanaan serah terima dokumen berupa IPH, Faktur dan SHGB.

Selanjutnya, saksi Kui Lim melakukan pembayaran di Bank Mandiri pada 2 April 2015 senilai Rp 8 Miliar untuk membeli SHGB PT Sintai Industri Shipyard.

Keterangan Palsu Abdul Kadir

Dalam Minuta Akta Jual beli tersebut,  terdakwa Abdul Kadir, terdakwa Sahya Simbolon dan Edisin P Saragih (DPO) telah memberikan keterangan palsu ke dalam Akta Jual Beli Nomor 11/2015 tanggal 2 April 2015.

"Keterangan palsu yang diberikan dalam akta jual beli ada pada pasal 2 yang berbunyi 'pihak pertama (terdakwa Abdul Kadir, terdakwa Sahya Simbolon dan Edisin P Saragih), menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainya yang berupa apapun. Padahal diketahuinya SHGB (sertifikat hak guna bangunan) Nomor: 5336/2010 An PT Sintai Industri Shipyard masih tersangkut dalam suatu sengketa/berperkara di Pengadilan Negeri Batam."

Perbuatan terdakwa Abdul Kadir dan terdakwa Sahya Simbolon yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain, memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Akibat perbuatan para terdakwa PT Sintai Industri Shipyard mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8 miliar. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, subsider Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Usai pembacaan surat dakwaan, majelis hakim pun menunda persidangan selama satu minggu untuk memberikan kesempatan kepada penasehat terdakwa untuk mengajukan Eksepsi atau Nota keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.