Tanjungpinang, Batamnews - Pemerintah memulangkan ribuan TKI dari Malaysia via Batam dan Tanjungpinang. Dari temuan di lapangan, mereka semua membawa surat hasil tes PCR negatif Covid-19.

Namun ketika dicek di pelabuhan, ternyata banyak yang positif. Muncul dugaan jika banyak yang menggunakan surat hasil PCR abal-abal.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan permasalahan yang dihadapi Pemprov Kepri saat ini. "PMI yang baru pulang dengan mengantongi surat pernyataan Negatif Covid-19. Namun, saat di tes ulang di tempat kita, PMI tersebut justru hasilnya positif Covid-19. Ini sangat membahayakan tentunya," kata Ansar, Senin (19/4/2021).

Hal itu disampaikan saat video conference rapat koordinasi terkait pemulangan PMI yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Hal ini juga dipertegas oleh Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 RI Doni Monardo. Ia menyampaikan banyak PMI yang pulang dengan membawa dokumen swab negatif. 

"Tetapi ternyata banyak yang belum diswab. Banyak sekali yang setelah di swab di sini hasilnya positif. Disini kita melihat ada indikasi mereka membawa hasil swab PCR abal-abal,” ungkap Doni 

Dilanjutkan Ansar, permasalahan lainnya yaitu kebijakan pemerintah terkait pelarangan mudik pada tanggal 6-17 Mei 2021, hal ini berpotensi mengakibatkan meningkatnya kepulangan PMI Mandiri/kalibrasi pada hari-hari sebelum tanggal larangan mudik akan mempengaruhi ketersediaan moda transportasi umum dari Kepri. 

"Karena PMI yang menuju wilayah tujuan lanjutan dan wilayah tujuan akhir PMI pada tanggal larangan mudik akan membludak dan masalah adanya penolakan oleh Pemerintah Daerahnya sendiri," ujarnya. 

Statistik Kepulangan TKI

Ansar memaparkan bahwa PMI yang pulang ke Indonesia melalui Kepri sejak 18 Maret 2020 sampai 14 April 2021 sebanyak 74.198 orang, dengan rincian 60.160 orang yang masuk dari tanggal 18 Maret 2020 sampai 31 Desember 2020, dan 14.038 orang dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 14 April 2021. 

"Adapun PMI yang pulang ke Indonesia melalui Kepri masuk lewat Batam dengan kualifikasi PMI yang pulang mandiri dan lewat Tanjungpinang PMI yang terkena deportasi,” ungkap Gubernur Ansar. 

Ansar menambahkan rekapitulasi kasus positif Covid-19 yang berasal dari kepulangan PMI yang masuk melalui Kepri yaitu sebanyak 190 kasus dari rentang waktu Januari sampai April 2021. 

"Dengan tambahan khusus selama periode 1 sampai dengan 17 April jumlah PMI yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 83 orang yang masuk melalui pintu Batam dan 23 orang yang masuk melalui Tanjungpinang dengan total 106 orang,” tutur Ansar. 

Kepri minta dukungan pemerintah pusat

Gubernur Ansar memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Pusat diantaranya dukungan pihak Kedubes RI untuk mengimbau kepada PMI untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya pada tanggal 6-17 Mei 2021, dukungan pihak Kedubes RI dalam memastikan PMI yang akan pulang sudah mendapatkan tes RT-PCR dengan hasil negatif, dukungan pembiayaan penanganan kepulangan PMI untuk makan minum, akomodasi dan transportasi. 

"Selain itu kami minta Pemerintah Pusat untuk membuka pintu alternatif kepulangan PMI, melalui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Provinsi Sumut, Pelabuhan Dumai dan Pelabuhan Bengkalis, Provinsi Riau, selanjutnya memastikan PMI dapat diterima oleh Pemerintah Daerah yang menjadi wilayah tujuan lanjutan dan wilayah tujuan akhir," harap Ansar. 

Ansar juga menyampaikan kondisi terkini dari RSKI Galang di Batam dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 360 dan saat ini terisi 310. Di Tanjungpinang lokasi isolasi di LPMP Kepri kapasitasnya 88 tempat tidur sudah terisi 66. 

"Kami akan tetap mencari alternatif lokasi isolasi. Namun untuk mengantisipasi fluktuasi menjelang peak season kami mohon pemerintah pusat dapat membantu dengan menugaskan kapal KRI dimana PMI dapat dikarantina di kapal. Setelah memenuhi persyaratan baru dipulangkan ke tempat asalnya" katanya.

Ekonomi Malaysia tengah terpukul pandemi

Sementera itu Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono menyampaikan sejak November 2020 dan akan dilanjutkan hingga Juni 2021 Pemerintah Malaysia sedang melakukan kebijakan rekalibrasi, yaitu kebijakan yang memberikan kemudahan bagi pekerja-pekerja migran yang tidak berdokumen untuk kembali ke negara masing-masing dengan membayar denda jauh lebih ringan. 

Dengan adanya kebijakan setelah berakhirnya program rekalibrasi Pemerintah Malaysia akan melakukan penindakan, ditambah dengan kondisi ekonomi mereka di Malaysia yang cukup berat maka banyak PMI yang ingin pulang. 

"Biasanya mereka pulang dengan kapal yang berkapasitas sekitar 148 orang dengan jadwal 4 sampai 5 kali seminggu dengan ketentuan setiap penumpang memiliki hasil negatif tes PCR sebelum keberangkatan" ungkapnya. 

Buka pintu masuk alternatif.

Menko PMK Muhadjir Effendy mendukung pembukaan pintu masuk alternatif selain di Kepri. Juga usulan memperbanyak armada TNI AL untuk mengangkut kepulangan PMI ke daerah asalnya masing-masing. 

"Saya juga minta KJRI untuk menerjunkan personelnya agar dapat betul-betul mengawasi hasil negatif PCR PMI yang akan pulang. Untuk dukungan logistik silakan Pemprov Kepri mengajukan usulan anggaran,” kata Muhadjhir. 

Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan dalam penutupannya menyampaikan Identifikasi masalah sudah jelas dan solusi telah didapatkan dalam forum ini. 

"Keadaan di sana sulit sehingga mereka harus pulang, setelah masuk ke Kepri diswab dan dikarantina merupakan langkah sudah benar. Untuk dukungan logistik dapat berkoordinasi dengan Kemenko PMK hingga bagaimana pemda tidak ketiban pulung,” tutup Luhut.