Tanjungpinang, Batamnews - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri tahun anggaran 2021 diproyeksi mengalami defisit sekitar Rp 300 miliar.

Namun kata Ansar, kondisi tersebut sedikitpun tidak akan mempengaruhi nasib tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kepri yang belakangan ini santer diisukan akan di rumahkan karena defisit anggaran mencapai Rp 500 miliar.

"Soal PTT (honorer) tidak usah khawatir, meskipun tidak gampang kita prioritaskan. Asalkan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh," kata dia di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang, Kamis (1/4/2021).

Ansar melanjutkan, untuk mensiasati defisit anggaran tersebut, saat ini Pemprov Kepri tengah melakukan restrukturisasi APBD dengan memprioritaskan program-program yang benar-benar dibutuhkan.

Selain itu, ada juga anggaran dari Silpa, serta melakukan penghematan anggaran di setiap OPD dan penerimaan selisih antara target dan realisasi pendapatan.

"Insya Allah defisit itu masih bisa ditutupi," ujarnya menyakinkan.

Sebelumnya, sebuah komentar akun Facebook (Fb) Syarafuddin Aluan, seorang staf khusus Gubernur Kepri ramai diperbincangkan. Aluan menyebut jika APBD Provinsi Kepri mengalami defisit hingga mencapai Rp 500 miliar.

Salah satu 'biang kerok' defisit dikatakannya akibat beban anggaran untuk membayar gaji pegawai tidak tetap (PTT) dan tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemprov Kepri. Ia menuding hal itu karena kebijakan gubernur sebelumnya yang menerima banyak THL dan PTT tanpa perencanaan matang terkait anggaran.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah menyampaikan pihaknya belum dapat memastikan besaran angka defisit APBD Kepri. Menurut Arif, biasanya untuk memastikan angka defisit akan diketahui pada akhir tahun.

"Terkait defisit, kita belum dapat memastikan saat ini kita masih dalam pembahasan dan hitung-hitungan. Namun saat ini, Alhamdullah masih normal-normal saja," ujar. Arif di Kantor Gubernur Kepri.