Tanjungpinang, Batamnews - Penegakan protokol kesehatan (prokes) di ruang publik Kepulauan Riau dipandang penting untuk menekan persebaran kasus Covid-19.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta tim Satgas Covid-19 untuk mengekspose secara rinci tempat-tempat yang dinilai rawan terhadap penyebaran Covid-19 di Kepri.

Selain titik-titik rawan, Ansar juga meminta data petugas yang ada, perkiraan anggaran serta kapan aksi bisa dimulai. 

"Tolong dilaporkan titik-titik rawan di Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Karimun. Kita siapkan rompi-rompi untuk petugas dan temparkan tim satgas di kapal," harapnya, pekan ini. 

Langkah ini diharapkan bisa memulihkan kembali ekonomi, termasuk di dalamnya sektor pariwisata.

Ansar pun merencanakan, vaksinasi bagi kalangan pekerja pariwisata, terutama di Batam dan Bintan.

"Nanti kita bahas juga rencana vaksinasi bagi tenaga kerja wisata di Nongsa dan Lagoi. Terkait hal ini kita memakai vaksin reguler dulu dan nanti akan diganti oleh Kementerian Kesehatan," ujar Ansar. 

Vaksinasi bagi pelaku usaha pariwisata ini Ansar menargetkan sudah dimulai pada, Sabtu (20/3/2021) mendatang. Nantinya, memakai vaksin reguler yang dilakukan Pemprov Kepri ini, sama dengan apa yang dilakukan Pemprov Bali. 

"Nanti kita undang Menteri Pariwisata untuk hadir di acara ini sekaligus Menko Perekonomian untuk menyaksikannya.  Agar berita ini menjadi besar dan bisa memberikan kepercayaan kepada para wisatawan mancanegara," kata Ansar. 

Kegiatan vaksinasi ini sejalan dengan rencana dibukanya kembali keran kunjungan wisman dari luar negeri ke Kepri, khususnya Batam dan Bintan. 

Seperti pada rapat awal, Gubernur menegaskan harus ada jaminan karantina. Dan jika turis memang datang hanya 3 hari dan ingin kembali dipersilakan saja yang penting waktu datang disampaikan aturan yang berlaku. 

"Kita siapkan green bubble. Artinya jangan dibatasi 5 hari, nanti kita dudukan bersama syarat-syaratnya apa harus ada, seperti  kartu vaksin, PCR untuk mutar di Lagoi atau nginap di Nongsa selama 3 hingga 4 hari kemudian pulang. Kalau yang 5 hari itu kita minta diskresi atau penerepannya," harap Ansar. 

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadilah menegaskan jika telah disepakati, pelaksanaan rencana aksi ini dimulai 1 April. Adapun anggaran dan segala persiapan segera diajukan. 

"Saya sarankan persiapan-persiapan seperti atribut satgas transportasi atau satgas kerumunan diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait, khususnya yang bertanggung jawab saja biar lebih cepat dan matang," jelas Arif. 

Dinas Kesehatan diminta berkonsentrasi terhadap vaksinasi bagi para petugas di masjid dan mushalla yang tidak lama lagi akan masuk bulan suci Ramadan.