Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi melantik Askolani sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai menggantikan Heru Pambudi hari ini Jumat (12/3/2021). 

Dengan pengangkatan Dirjen yang baru di DJBC ini setidaknya memberikan harapan bagi rakyat agar oknum-oknum 'nakal' di DJBC bisa dilumpuhkan.

Terkuaknya kasus korupsi terkait impor tekstil pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2018-2020 yang mencapai Rp 1,6 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono pada konferensi tahun lalu, Senin (26/10/2020) mengatakan kerugian perekonomian akibat korupsi akan berdampak pada pemulihan keuangan negara, di tengah pandemi Covid-19.

"Tingkat pemulihan keuangan negara seringkali tidak sebanding dengan opportunity cost dan multipliereconomy impact yang timbul sebagai akibat terjadinya tindak pidana korupsi," ujarnya saat itu.

Dalam kasus suap korupsi impor tekstil tersebut, akhirnya Kejagung RI menetapkan 4 pejabat Bea Cukai Batam dan satu orang pengusaha menjadi tersangka.

Belum lama ini, atau tepatnya awal Maret 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melaporkan telah menggeledah empat lokasi di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018. Sampai saat ini kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

Pun pada tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan 2 pejabat DJBC sebagai tersangka korupsi pengadaan 16 kapal cepat patroli. Diduga kerugian negara sekitar Rp 117,7 miliar.

Itu baru kasus-kasus korupsi yang akhirnya terkuak dalam periode 2019-2021 saja. Di tahun-tahun sebelumnya kasus korupsi di DJBC juga marak terjadi. 

Hal ini menunjukkan masih lemahnya upaya pengawasan internal untuk membersihkan Bea Cukai dari tangan kotor koruptor.