Tanjungpinang - Gubernur Ansar Ahmad bergerak cepat membentuk tim satuan tugas (satgas) menyusul penyerahan lima titik lokasi area labuh jangkar yang bisa dipungut retribusinya dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kepri. 

Tim satgas yang dibentuk ini terdiri dari Bakamla, Pangkogabwilhan, Lantamal IV dan Polairud. Nantinya, tim satgas tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kepri. 

Tim ini tugasnya menggiring kapal-kapal berlabuh di zona labuh jangkar, sehingga nantinya ada retribusi sebagai PAD bagi Kepri. 

"Dari hasil pantauan radar, terdapat banyak kapal-kapal yang parkir di luar zona labuh jangkar kita, seperti di depan perairan Tanjung Berakit, Bintan," kata Ansar, Rabu (10/3/2021) 

 Ansar menambahkan makin banyak kapal yang berlabuh di perairan Kepri, maka akan semakin banyak uang retribusi labuh jangkar yang bisa ditarik dan tentunya akan masuk ke kas daerah. 

Baca: Titik Labuh Jangkar Bertambah, Ansar Optimis Kepri Raup Rp 200 M Per Tahun

Pihaknya telah menargetkan dari jasa labuh jangkar kapal ini sebesar  Rp 200 miliar per tahun. 

Adapun kelima titik area labuh jangkar kapal tersebut yaitu di perairan Pulau Galang, Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung Berakit, dan Karimun. 

"Saya optimis target itu akan tercapai, mengingat ada sekitar 350-400 kapal yang melintas setiap harinya di perairan Kepri ini," tuturnya. 

Namun untuk mendapatkan itu kata Ansar,  tentunya mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan supaya pungutan ini bisa dilakukan di semua wilayah Kepri. 

Ansar menegaskan Pemprov Kepri akan terus mengupayakan pemanfaatan ruang laut 0-12 mil sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014. 

Hasil tersebut, katanya, digunakan untuk memperkuat fiskal daerah dalam menunjang pembangunan infrastruktur masyarakat dan investasi ke depan. 

"Maka itu, kami harap kerjasama dari jajaran Kemenhub, khususnya KSOP. Karena membangun daerah, sama halnya dengan membangun negara," harapnya.