Oleh: Robby Patria

SEPERTINYA Provinsi Kepulauan Riau memecah rekor paling banyak gubernur selama satu periode jabatan. Karena ada enam orang yang jadi gubernur secara bergantian. 

Mulai dari Gubernur hasil pilkada Muhammad Sani menjabat selama 2 bulan, kemudian meninggal dunia. Sani dan Nurdin Basirun merupakan pemenang pilkada 2015. Kemudian setelah Sani meninggal diganti Nurdin Basirun sebagai gubernur 2016.

Setelah Gubernur Nurdin ditangkap KPK, maka yang menggantikan Isdianto sebagai Gubernur Kepri. Kemudian Isdianto cuti kampanye, maka pemerintah Provinsi Kepri dijabat pejabat sementara (Pjs) oleh Bachtiar. Sepeninggalan Bachtiar, Isdianto kembali menjadi gubernur hingga 12 Februari 2021. 

Karena jabatan berakhir, maka Arief Fadilah ditunjuk sebagai Pelaksana tugas harian (Plh) hingga 18 Februari 2021. Arief kembali menjadi Sekdaprov Kepri. Kemudian jabatan gubernur hari ini diserahkan kepada Suhajar Diantoro yang sehari-hari Staf Ahli Menteri Dalam Negeri.

Suhajar merupakan kepala daerah yang keenam selama periode lima tahun 2016-2021 sampai dengan pelantikan Gubernur hasil pilkada yang dimenangi Ansar Ahmad diperkirakan pelantikan awal Maret 2021.

Di 33 provinsi lainnya di Kepri yang mengalami pergantian sepertinya tidak sebanyak di Kepri. Biasanya hanya habis jabatan dan cuti kampanye. Artinya bukan disebabkan karena kejadian khusus seperti ditangkap KPK atau urusan pidana.

Ini menjadi catatan bagi Gubernur Kepri yang akan datang untuk lebih serius menjalankan tugas dengan sebaik baiknya. Karena dampak dari pergantian pimpinan enam kali selama satu pemerintahan itu menyebabkan kebijakan pemerintah daerah bisa berubah ubah karena lain gubernur lain pula kebijakannya. 

Contohnya, lelang jabatan untuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Humas dan Protokol diakhir jabatan gubernur definitif tak dapat dilantik. Padahal proses seleksi sudah dilakukan pada Juli 2020.

Semoga ke depan Gubernur yang baru hasil pilkada tidak ada masalah sehingga dapat menuntaskan kinerja selama tiga tahun hingga Maret 2024. Karena dijadwalkan pilkada kembali secera serentak digelar pada November 2024. Kemudian pelantikan pada Februari 2025 hingga 2029.

Dengan waktu yang sempit, gubernur terpilih harus benar benar dapat menentukan program prioritas yang sudah dibuat selama masa kampanye lalu. Hampir mustahil melaksanakan semua visi misi dan program kerja selama kampanye dibuat yang seharusnya selesai lima tahun anggaran. Sementara, gubernur hanya bisa melaksanakan visi misi di APBD murni 2022, APBD 2023 dan 2024 harus berhenti karena habis periode.

Program bidang pendidikan, kesehatan, bidang pengentasan kemiskinan, infratruktur padat karya, adalah yang utama dibuat. Menurut BPS Kepri dirilis awal Februari 2021, angka kemiskinan di Kepri selama masa pandemi bertambah 10 ribu orang sehingga ditotal jadi 142.611 orang atau 6,13 persen dari jumlah penduduk.

Ketika Gubernur tidak serius memikirkan program padat karya untuk mengurangi angka kemiskinan, maka potensi angka kemiskinan bertambah tambah laju sebuah keniscayaan. Hanya program padat karya dari pemerintah bisa mengerem laju kemiskinan.

Program padat karya seperti membangun parit di perumahan, renovasi kantor, pembangunan, sekolah sekolah, dan fasilitas publik memungkinkan menyerap tenaga kerja di kelurahan atau di kecamatan setempat. 

Sehingga warga yang masih menganggur karena terdampak pemutusan hubungan kerja bisa ikut bekerja meringankan beban ekonomi dari program padat karya. 

Selain itu diperlukan bantuan bantuan sosial kepada kalangan terdampak agar mereka mampu bangkit berusaha kembali. UMKM harus diberikan kesempatan pinjaman modal yang maksimal agar bisa bergerak. 

Selama ini, kendala UMKM mereka tak diberikan pinjaman dari perbankan disebabkan banyak hal. Misalnya soal status hukum, pembukuan, jumlah transaksi tak dikelola secara baik. Begitu juga soal jaminan di bank yang sulit untuk dipenuhi kalangan UMKM.

Dan lebih utama bagaimana pandemi covid 19 di Kepri dapat ditekan sedalam dalamnya. Bagaimana 80 persen dari jumlah penduduk di Kepri bisa mendapatkan vaksinasi secepat mungkin. Dengan percepatan vaksinasi, maka pandemi mudah mudahan dapat dikendalikan. 

Sektor wisata, industri migas, sektor kontruksi, dan sektor lainnya dapat kembali normal. Perekonomian Kepri yang masih terjerumus di angka minus bisa bangkit di atas perekonomian nasional. Karena janji kampanye Ansar Marlin menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas nasional.

Dan tak kalah penting adalah menempatkan aparatur negara yang dapat bekerja maksimal sesuai dengan keilmuan dan experience kerja selama ini. Baguspun program kerja dan visi misi tanpa didukung dengan aparatur daerah yang profesional, maka target selama tiga tahun jabatan tidak mudah untuk diwujudkan. 

Pandemi memang merontokkan sendi sendi kehidupan sosial. Bisnis, dan roda perekonomian yang dulunya kokoh mulai rontok satu persatu. Tentu memerlukan waktu lama untuk mengembalikan seperti keadaan normal sebelum pandemi. Namun itu bukan mustahil. 

Penulis adalah Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Tanjungpinang.