Jakarta - Kota Batam, ibu kota Kepulauan Riau, dinilai memerlukan pelabuhan kontainer baru. Sebab, pelabuhan yang ada saat ini masih kurang memadai untuk menunjang kebutuhan pengusaha.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo membenarkan pernyataan Anggota Komisi V DPR RI Chen Sui Lan kalau Batam saat ini memang memerlukan pelabuhan kontainer baru.

"Saya akan koordinasikan dengan BP Batam dan Pelindo. Pelindo sudah kita tugaskan ke sana sebelumnya, sudah mengkaji Pelabuhan Batu Ampar, dia angkat tangan karena dermaga harus dibongkar diganti baru," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis (4/2/2021).

Menurut Agus, Pelabuhan Batu Ampar itu punya potensi yang baik. Namun, untuk upaya percepatan pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, diperlukan diskusi yang intensif dengan pengusaha BP Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

"Batu ampar saja itu berat. Jadi kami sampaikan di Batam berhadapan dengan Singapura jadi bagai bumi dan langit gitu. Jadi harus melihat orang orang yang berintegritas merah putih luar biasa untuk bisa mengembangkan Batam," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BP Batam HM Rudi mengungkap rencana mengubah wilayah kerja BP Batam, Kepulauan Riau, agar menyerupai negara Singapura yang sudah berbasis industri teknologi 4.0.

"Pelabuhan Batu Ampar mau kita renovasi sehingga bisa standar 4.0, jadi sudah gunakan IT, tidak manusia lagi. Hari ini masih manual. Singapura sudah pakai IT, manusianya operator saja, kapal jalan sendiri, barang naik sendiri. Kita menuju ke sana," kata Rudi di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/11/2019).

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar, Chen Sui Lan mengatakan Batam perlu pelabuhan kontainer baru karena yang sekarang tidak memadai. Dia pun mengkritisi proyek Pelabuhan Malarko di Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau mangkrak dari 2008 lalu.

"Sebelumnya pak menteri ada ke sana dan berjanji 2021 direalisasikan. Tapi tidak ada di RKA (rencana kerja dan anggaran) mungkin ada formula baru bisa dijelaskan ke kita supaya bisa tahu kapan direalisasikan. Karena kalau difungsikan ada pilihan untuk pengusaha yang ada. Di Karimun itu ada pelabuhan tapi tidak memadai," katanya.

Menanggapi hal ini, Agus mengatakan masih ada beberapa syarat yang harus dipersiapkan untuk proses percepatan pembangunan. Salah satunya adalah kendala persiapan tanah.

"Malarko kita sudah ke sana, menteri hadir kami akan kembangkan Malarko, tapi ada beberapa prasyarat yang dipersiapkan tanah misalnya. Kita sudah bersurat kepada bupati untuk tanahnya segera disiapkan diserahkan kepada kami. Kalau tanah orang lain kita tidak bisa membangun jadi ini ada suratnya kalau diperlukan kita berkoordinasi dengan bupati. Jadi percepatanya bisa dilakukan," ujarnya.