Batam - Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam M Mustofa, membantah kabar hoaks tentang UU Cipta Kerja Omnibuslaw yang banyak beredar di media sosial.

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Batam dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kabar hoaks tentang UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR RI itu tidak benar dan apa yang dikeluhkan oleh para buruh itu memang benar.

“Kalau ada yang bilang itu hoaks, saya bisa bantah secara teori. Di undang-undang itu mengizinkan perusahaan mempermanenkan karyawannya bukan kontrak. Coba pikir dengan logika. Ada gak perusahaan mempermanenkan karyawannya tanpa ada dasar hukumnya?” ujar Mustofa, usai unjuk rasa buruh dan mahasiswa di Batam, kemarin.

Dia menjelaskan, di UU Omnibuslaw itu ada poin dalam UU nomor 13 tahun 2003 yang dihilangkan tentang kontrak kerja yang mana di dalamnya berisikan dua tahun kontrak tambah satu tahun setelah itu dia permanen atau tidak.

“Itu dihilangkan di Omnibus Law, maka perusahaan boleh mengontrak berulang-ulang sampai tua. Maka kalau dibilang itu hoaks, PWKTP tidak ada, suruh mereka baca UU-nya. Karena memang ada satu ayat yang dicopot dari UU lama. Rumahnya memang ada, pKWTP atau pekerja tetap ada, tapi tidak mungkin karyawan itu akan mendapatkan kalau tidak ada kebaikan hati sang pengusaha,” katanya.

Karena menurutnya, kebanyakan pengusaha itu berorientasi keuntungan dan tidak ada bicara orientasi sosial .

Saat karyawan statusnya permanen ada konsekuensi yang diberikan. Misalnya pemberian pesangon yang hanya diberikan apabila pemutusan hubungan kerja itu baik-baik saja. 

“Bahkan yang pensiun itu ayatnya dihilangkan. Informasinya nanti ada penjelasan diperaturan presiden. Ya kita tunggu peraturan presidennya seperti apa. Tapi yang jelas, saya mewakili karena saya masuk di DPRD karena kawan-kawan pekerja, maka di lembaga ini juga saya menyuarakan itu,” tururnya.

“Kalau dibilang menolak, saya tidak akan tanggung menolak Omnibus Law itu. Mau dicopot jabatan saya karena menolak Omnibus Llaw itu, copotlah,” tegas Mustofa.