Tanjungpinang - Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin menyerahkan nota keuangan rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada DPRD Provinsi Kepri.

Penyerahan tersebut dilakukan pada rapat Paripurna DPRD Kepri dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kepri TA 2021.

Bahtiar menyampaikan, APBD Kepri 2021 diproyeksikan sebesar Rp3,986 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan Rp29 miliar atau 0,7 persen dibandingkan APBD 2020 Rp3,95 triliun.

"Berdasarkan kesepakatan prioritas plafon anggaran 2021 mengalami kenaikan, walau angkanya tidak besar," kata Bahtiar usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kepri di Dompak, Rabu (25/11/2020).

Bahtiar juga menambahkan, untuk estimasi pendapatan Kepri tahun 2021 diproyeksikan senilai Rp3,736 triliun. Terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,387 triliun, dana perimbangan Rp2,348 triliun, dan pendapatan lainnya yang sah sebesar Rp1,28 miliar.

Sementara, untuk belanja daerah, diestimasikan sebesar Rp3,986 miliar. Sementara silpa di tahun 2020 mencapai Rp250 miliar.

"Besaran total anggaran belanja tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan melalui kegiatan OPD demi mendukung kebijakan nasional 2021," tuturnya.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak yang memimpin rapat paripurna mengatakan, secara keseluruhan dari tahun ke tahun angka pendapatan asli daerah (PAD) Kepri meningkat, walau tidak signifikan.

Ia mengharapkan, Pemprov Kepri terus berupaya menaikkan PAD dengan menggali sumber-sumber pendapatan lainnya terutama dari sektor kemaritiman.

"PAD kita harus terus ditingkatkan, terutama dalam bidang kemaritiman. Sehingga akan memberi kesejahteraan kepada masyarakat," ucapnya.

Dengan telah menerima draf rancangan APBD TA 2021 ini, selanjutnya, paripurna akan dilanjutkan dengan agenda pandangan fraksi terhadap nota keuangan tersebut.

"Diharapkan seluruh fraksi DPRD Kepri segera membahas dan menyiapkan pandangan umumnya pada paripurna mendatang," ujar Jumaga.