Tanjungpinang - Aparat Kejaksaan dan Kepolisian diminta ikut mengawasi dan memeriksa anggaran APBD di semua pemerintah daerah kabupaten/kota di Kepulauan Riau.

Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin secara serius meminta kedua instansi ikut mengawasi penggunaan APBD. 

"Bahkan bila perlu memeriksa pengalokasian anggaran tersebut," kata Bahtiar saat kunker di Bintan, Selasa (17/11/2020) kemarin.

Bahtiar menegaskan, bupati dan wali kta juga harus berani menolak usulan anggaran kegiatan yang tidak jelas, baik yang diusulkan dari dinas-dinas maupun dari anggota DPRD. 

"Saya akan back-up pak bupati dan wali kota untuk itu. Dan saya minta jaksa dan polisi untuk memantau dan memeriksa kalau ada yang tak beres," tegas Bahtiar.

Bahtiar juga meminta bupati dan wali kota untuk mengecak ke tim TAPD, apakah anggaran yang tertuang dalam APBD tersebut sudah mengalokasikan untuk penanganan Covid-19.

Apakah penganggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 ini sudah dianggarkan secara khusus. Sebab, pandemi Covid-19 ini belum tahu sampai kapan akan berakhir.

"Bila perlu, saya undang saat rapat dengan dewan itu. Saya akan tegaskan terkait anggaran penanganan Covid-19 ini, baik untuk anggaran belanja APD, Alat Kesehatan, dan juga biaya penanganannya," tegas Bahtiar.

Apabila bupati, wali kota, kepolisian dan kejaksaan tidak juga tembus memantau, pihkanya siap menurunkan tim yang lebih kuat lagi. 

Sebab, hal ini menjadi atensi pemerintah pusat, bahkan Presiden sendiri yang menginstruksikan, bila ada di daerah yang tidak mematuhi tentunya ada konsekuensinya.

"Saya tidak main-main soal ini. Saya ditugaskan Mendagri untuk fokus menangani tiga hal penting yakni penanganan Covid-19 dan menjamin masyarakat Kepri sehat, pelaksanaan Pilkada berjalan baik dan memastikan kondisi perekonomian dan kehidupan masyarakat berjalan baik," tegasnya lagi.

Bahtiar menyebutkan, bahwa secara keseluruhan pemda di Kepri dalam APBD masih tidak menganggarkan untuk penanganan Covid-19 secara maksimal.

"Kita bisa lihat, alat kesehatan di rumah sakit seperti ventilator dan alat laboratorium seperti PCR tidak dianggarkan TA 2021 untuk penanganan Covid-19. Padahal alat itu sangat dibutuhkan dan urgen dengan kondisi saat ini," ujarnya.