Isdianto Janji Temui Jokowi Dorong Kepri Jadi Kawasan FTZ

Isdianto Janji Temui Jokowi Dorong Kepri Jadi Kawasan FTZ

Isdianto saat menemui warga (Foto: istimewa)

Batam - Calon Gubernur (Cagub) Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto berjanji akan menyampaikan kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) agar dapat menetapkan wilayah Provinsi Kepri menjadi Free Trade Zone (FTZ) secara keseluruhan.

Menurut dia, dengan diterapkan FTZ dapat mempermudah masyarakat dalam bidang perekonomian.

"Jika seluruh wilayah kita ini FTZ. Otomatis perekonomian kita akan berkembang pesat, tidak akan tersekat-sekat seperti ini," ujar Isdianto saat bertemu dengan para pelaku UMKM, Senin (16/11/2020).

Selain itu, dengan penetapan FTZ ini dapat memberikan kesempatan kerja bagi warga Kepri. Hal ini karena FTZ masih menarik bagi para investor.

"Tentunya, akan banyak perusahaan yang akan merekrut tenaga kerja. Ini peluang bagi kita," katanya.

Isdianto pun berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan FTZ ini, salah satunya ketika terpilih menjadi Gubernur Kepri dirinya segera menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia untuk membahas masalah tersebut.

"Nantinya dalam bertemu Menkeu kita akan usahakan pelaku UMKM diberikan keringanan dalam membayar pajak saat mengirimkan barang serta berusaha. Kemudian untuk kendaraan FTZ dapat keluar kota Batam minimal bisa menuju ke daerah di Provinsi Kepri," ujarnya.

 

"Semoga apa yang kita harapkan segera terealisasi. Ini bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat saya. Saya ingin masyarakat tersenyum senang," tambah Isdianto.

Rencana pengembangan wilayah FTZ tersebut dilatarbelakangi oleh keluhan warga yang juga pelaku UMKM, salah satunya Yunita. Kata dia, bisnisnya terancam gulung tikar karena saat ini dirinya merasa berat ketika mengirimkan barang dagangannya keluar Batam yang dikenakan pajak.

"Misalnya, barang yang kita produksi lalu kita jual harganya Rp 90 ribu. Terus ada peminat dari Padang yang memesan. Itu saat kita lakukan pengiriman, dikenakan pajak pak karena kan Batam ini FTZ. Pajaknya Rp 50 ribu, terus ongkos kirimnya lagi,” ujar Yunita.

Ia juga mengeluhkan jika selama ini kendaraan FTZ tidak dapat keluar Batam. Dan hal itu menyulitkan warga Batam yang ingin liburan ke Pulau Bintan.

"Masa kita sama-sama Indonesia, bawa kendaraan yang ber-FTZ tidak diperbolehkan. Susah juga kita. Seakan ruang gerak kita dipersempit," keluh Yunita.

Yunita pun meminta agar Isdianto dapat mencarikan solusi yang bisa membuat masyarakat tersenyum senang.

"Kalau dihapuskan, peluangnya kecil ya pak. Setidaknya tolong lah cari solusinya. Agar kita ini senang juga. Bawa kendaraan bisa, berbisnis pun lancar juga," pinta Yunita.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews