BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Ketegangan di Laut China Selatan dinilai sebagai lahan perebutan lapangan ekonomi kedua negara besar. Negara dimaksud adalah kepentingan Amerika Serikat dan China yang ingin mengusai Laut China Selatan.

"Eskalasi di Laut China Selatan ini akan dipengaruhi oleh pertarungan ekonomi antara China dan AS," ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfud Sidiq di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2015) dilansir okezone.

Sebab itu, ia meminta pemerintah untuk tidak menutup mata atas kondisi tersebut. Pasalnya, konflik di Laut China Selatan melibatkan kekuatan militer dua negara yang kini menjadi kekuatan ekonomi dunia.

"Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak kasus konflik dan militer didorong oleh kepentingan ekonomi. Kami meminta Kemenhan merespons sekaligus mengantisipasi terjadinya ketegangan nasional kita jika ketegangan di Laut China Selatan ini semakin meningkat," ujarnya.

Politikus PKS itu pun menanyakan langsung langkah-langkah yang akan dilakukan Kemenhan dan TNI. Termasuk rencana penguatan pangkalan militer di Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Menurut Mahfud, pihaknya telah menyetujui realokasi anggaran sebesar Rp 450 miliar untuk kebutuhan TNI di pulau yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.

"Karena ini satu program yang disesuaikan dengan kondisi mutakhir sehingga belum terakomodir dukungan anggaran. Tadi kita menyetujui usulan TNI untuk melakukan realokasi Rp 450 miliar untuk kebutuhan penguatan pangkalan militer di Natuna," ujarnya.

Mahfud membenarkan, jika sarana dan prasarana yang sudah berada di Natuna cenderung tidak layak. Oleh karena itu, cukup logis jika dana tersebut digunakan untuk pengembangan fasilitas militer seperti landasan udara, hanggar, dan pangkalan kapal militer.

(ind/okezone)