Batam - Pemerintah Pusat telah menetapkan 6 titik lego jangkar di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Daerah berpotensi mendapatkan pemasukan triliunan rupiah.

Enam titik lego jangkar tersebut diantaranya Perairan Pulau Nipah, Perairan Tanjung Balai Karimun, Perairan Batam ada di Batu Ampar, Perairan Pulau Galang, Perairan Kabil dan Perairan Berakit.

Penasehat Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim, Marsetio mengatakan penertiban 6 titik lego jangkar ini sudah direalisasikan sejak 6 Maret 2020. Penertiban ini meliputi lego jangkar itu sendiri, peta dan perizinannya. 

"Contoh misalnya ship to ship sebelumnya izinannya 5 sampai 7 hari sekarang hanya 1 jam saja. Dulu izinnya dipusat sekarang izinnya langsung kepada KSOP Batam maupun KOSP Tanjung Balai Karimun. Ada percepatan,” ujar Marsetio usia rapat bersama Pjs Wali Kota Batam di Gedung Pemko Batam Lantai IV, Jumat (23/10/2020).

Dari segi perizinan, Marsetio menyampaikan Batam akan mendapat dampak yang positif, yaitu potensi lego jangkar diperkirakan mencapai Rp 5 triliun. 

"Dulu pemerintah daerah tak dapat uang. Jadi 96 persen wilayah di Kepri tapi Pemda malah tak dapat apa-apa. Kita revisi Perpres 15 tahun 2016 dengan keputusan Menteri Keuangan. Sudah ditandatangani," kata dia.  

Sementara itu, untuk revisi Perpres diperkirakan akan selesai pada Desember mendatang, sehingga pada Januari 2021 Pemerintah Daerah akan mendapat bagi hasil dari Rp 5 triliun tersebut. 

Lalu yang waktu itu peizinan berada di masing-masing Custom, Immigration, Quartantine and Port Master (CIQP) akan dibuat menjadi satu perizinan saja.

"Misalnya ada kapal mau kegiatan ship to ship ke Batam. Jarak Singapura ke Batam kan hanya 1 jam. Dulu izinnya sampai 10 hari. Sekarang dari CIQP maksimum perizinannya 2 jam," katanya.