Batam - Unjuk rasa lanjutan digelar kelompok gabungan mahasiswa di Batam di depan Gedung DPRD, Senin (12/10/2020). Hal ini masih terkait polemik UU Cipta Kerja.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan, aspirasi mahasiswa diteruskannya kepada Pemerintah Pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Pasti kami akan teruskan ke pemerintah pusat,” ujar Nuryanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang pimpinan DPRD Batam bersama para mahasiswa.

Para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Nuryanto menjelaskan posisi DPRD hanya sebagai penerus aspirasi, tidak dapat melakukan lebih dari itu. Karena menyangkut persoalan UU Cipta Kerja yang baru disahkan.

“Apapun kebijakan pemerintah pusat, mau berdampak positif atau negatif kita berani harus menyampaikan, tapi ada tempatnya,” kata dia.

Namun demikian, pihaknya tetap akan meneruskan aspirasi mahasiswa, seperti yang mereka lakukan dalam aksi demonstrasi, Kamis (8/10/2020).

“Waktu itu, kami langsung kirimkan ke Jakarta lewat pos ekspress,” katanya.

Nuryanto juga menolak permintaan mahasiswa yang ingin dirinya sebagai Ketua DPRD Batam menyatakan sikap menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut.

“Karena kami ini bagian dari pemerintahan itu sendiri, masak pemerintah lawan pemerintah,” kata dia.

Sementara itu, perwakilan dari massa aksi, Sekretaris PKC PMII Kepri, Tongku Apri Hasibuan mengatakan pihaknya akan mengawal aspirasi mereka untuk sampai ke pemerintah pusat.

“Tetap kami kawal, hari ini pernyataan sikap kami berikan, dan dewan berjanji akan diteruskan ke Pusat, kami akan kawal,” kata dia.