Jakarta - Israel membalas serangan Hamas dengan membombardir Jalur Gaza pada Minggu (30/8/2020). Hal itu diungkapkan militer negara tersebut.

Menyadur The National, Minggu (30/8/2020), militer Israel membombardir Jalur Gaza dengan tank sebagai balasan dari serangan balon api yang diinisiasi Palestina.

Pernyataan militer mengatakan telah terjadi serangan bahan peledak dan pembakar di udara ke Israel selatan pada Sabtu.

"Menanggapi peristiwa yang sedang berlangsung, beberapa waktu yang lalu, tank-tank menghantam pos-pos militer milik organisasi teror Hamas di Jalur Gaza selatan," kata militer Israel.

Hingga kini, The National melaporkan belum ada informasi terkait korban dari serangan lanjutan yang terus dilancarkan militer Israel sejak 6 Agustus lalu.

Hubungan Israel dan Hamas kembali memanas sejak awal Agustus seiring datangnya kiriman balon api yang membakar rumah-rumah warga di sekitar perbatasan.

Balon api atau perangkat mentah yang dipasang pada balon yang digelembungkan atau kantong plastik itu telah memicu 400 kebarakan di Israel selatan, kata pemadam kebakaran.

Delegasi Mesir telah bolak-balik antara kedua belah pihak untuk mencoba menengahi pembaruan gencatan senjata informal.

Israel dilaporkan telah berkomitmen untuk meringankan blokade yang telah berusia 13 tahun di Gaza dengan imbalan ketenangan di perbatasan.

Pekan ini, diikuti oleh utusan Qatar untuk Gaza, Mohammed El Emadi yang mengirimkan bantuan terbaru sebesar 30 juta dolar AS ke wilayah tersebut pada Selasa (25/8/2020).

Sumber yang dekat dengan delegasi Qatar mengatakan Israel telah memberi tahu El Emadi bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri hukuman larangan pengiriman bahan bakar untuk pembangkit listrik Gaza dan meringankan blokade mereka jika balon api diakhirinya.

Bantuan keuangan untuk wilayah miskin dari Qatar yang kaya gas telah menjadi komponen utama gencatan senjata, yang pertama kali disepakati pada November 2018 dan diperbarui beberapa kali sejak itu.

Tetapi Israel juga mengatakan akan mengambil langkah-langkah lain untuk mengurangi pengangguran lebih dari 50 persen di wilayah berpenduduk sekitar dua juta orang itu.

Ketidaksepakatan atas penerapannya telah memicu gejolak berulang di perbatasan. Ini meningkat menjadi konflik besar pada tahun 2008, 2012 dan 2014, dan mediator telah berusaha untuk mencegah perang baru.