Natuna - Dalam kegiatan sosialisasi terekait sertifikasi lahan transmigrasi di Kecamatan Bunguran Batubi, Wakil Ketua DPRD Natuna, Jarmin Sidik mengatakan, Pemda sejauh ini sudah menapaki tahapan yang baik.

Banyak warga yang mempertanyakan sertifikasi lahan transmigrasi yang sampai saat ini belum terealisasi.

" Saya melihat tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita ini sudah luar biasa, terkait sertifikasi lahan ini. Pihak pemda sudah mengajukan masalah ini ke pusat, karena hal ini merupakan kewenangan pusat bukan kabupaten," terang Jarmin, Senin (3/8/2020).

Anggota DPRD Natuna, Jarmin Sidik dalam sosialiasi terkait sertifikasi lahan di Bunguran Batubi. 

Menurut Jarmin ini sebenarnya tugas pemerintahan pusat yang belum selesai saat awal memulai program transmigrasi dulu.

"Harusnya ini menjadi tugas pemerintah pusat, diawal program dulu. Namun biarlah, saat ini kami di DPRD dan juga Pemda Natuna tetap mengupayakan terkait sertifikasi lahan transmigrasi ini agar bisa secepatnya mendapatkan solusi terbaik," ucapnya.

Sebelumnya sejumlah warga transmigran di Bunguran Batubi mendatangi DPRD Natuna guna meminta solusi dan kejelasan terkait sertifikasi lahan transmigrasi. Hal ini dulu pernah dijanjikan pemerintah pusat saat memulai program transmigrasi tersebut sejak puluhan tahun lalu.

Anggota DPRD Natuna, Jarmin Sidik dalam sosialiasi terkait sertifikasi lahan di Bunguran Batubi. 

Sosialisasi terkait hal ini digelar di Desa Gunung Putri dihadiri oleh Wakil ketua II DPRD dan sejumlah anggota DPRD Natuna, Wakil Bupati Natuna, Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, Badan pertanahan Nasional, Camat Bunguran Batubi, sejumlah kepala desa dan masyarakat transmigran.

Jarmin menyampaikan jika tugas DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemda, sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat.