Batam - Komisi III DPRD kota Batam melakukan pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), membahas evaluasi triwulan II. Dewan menyoroti soal sampah yang terus menumpuk di Kota Batam.

Dalam pertemuan tersebut hadir ketua Komisi III DPRD Batam Werton Panggabean, Sekretaris Komisi III Arlon Veristo, Dandis Rajagukguk, Biyanto, Tumbur Hutasoit dan Thomas Arihta Sembiring.

Sekretaris Komisi III DPRD Batam Arlon Veristo menyampaikan bahwa pembahasan dalam rapat tersebut terkait tumpukan sampah di Batam. Antisipasinya agar proses angkut sampah ini bisa lebih cepat supaya tidak timbul aroma bau busuk.

“Kita akui, banyak sampah di setiap kecamatan itu tidak terangkut, akibat dari kekurangan armada. Jadi ada beberapa kecamatan saat itu hadir dalam (RDP) menyampaikan adanya penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS),” ucap Arlon Veristo, Jumat (10/7/2020) usai RDP.

Dengan demikian, pihaknya mengundang kembali DLH untuk mencarikan solusi agar bisa selesai dengan baik. Ada dua kecamatan yang menumpuk yakni Batam Kota dan Batu Aji.

“Kita tahu, Anggaran DLH itu memang dipangkas habis. Sedangkan untuk kendaraan yang rusak itu kan harus dibayar, tentu anggaran untuk itu, melalui rapat ini kita carikan solusinya,” tutur Arlon.

Politisi Nasdem ini mengakui bahwa anggaran DLH sangat kekurangan dibanding dengan 40 armada pengangkut sampah itu untuk menampung seluruh sampah di Batam.

“Ada 40 total truk pengangkut sampah yang ada di seluruh Batam, semua itu guna untuk mengangkut sampah. Dengan jumlah itu, tidak memungkinkan belum lagi truk yang sudah tua dan rusak,”ulasnya.

“Ini masyarakat sudah melapor ke kita kenapa sampah tak diangkut di perumahan hingga di bak sampah tepi jalan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DLH Batam, Herman Rozie mengaku alasan terjadinya penumpukan sampah dikarenakan armada petugas banyak yang rusak. “Alasannya tak ada, Hanya armada memang lagi banyak yang rusak,” ujar Herman.

Ia meyakinkan jika kendala tersebut akan segera diperbaiki secepatnya. Memang semua anggaran minim, karena Covid-19, semua kegiatan di refokusing untuk penanganan Covid-19. Jadi DLH hanya tinggal anggaran untuk persampahan saja.

“Dari 4 bidang DLH yang ada, anggarannya hanya khusus persampahan saja, karena ini urusan wajib,” pungkasnya.