Natuna - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) menggelar paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD tahun 2019, di ruang rapat DPRD Natuna, Selasa (14/7/2020).

Rapat paripurna ini dibuka langsung Ketua DPRD Natuna, Andes Putra. Kemudian dilanjutkan oleh pembacaan masing-masing pendapat dari tiap-tiap fraksi yang ada di DPRD Natuna.

Fraksi Partai Pemersatu Damai (PPD) Natuna dalam penyampaiannya yang di bacakan Sekretaris Fraksi PPD, Eryandi menyoroti terkait beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di beberapa instansi/dinas yang ada di Pemda Natuna.

"Kami meminta peningkatan akuntabilitas dan transparansi terkait anggaran Pemda, lalu Pemda harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari beberapa sektor yang ada, karena selama ini PAD untuk Pemda dirasa belum optimal," ujar Eryandi.

Selain itu, ia juga meminta kepada Pemda Natuna agar anggaran untuk belanja barang dan jasa disesuaikan dengan prioritas yang  ada. Lalu untuk aset-aset yang sudah tidak layak agar segera dihapus dan diperbaharui lagi.

Menanggapi tanggapan dari fraksi PPD, Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal mengaku akan segera memanggil dan memberi teguran kepada setiap instansi/dinas, terkait temuan-temuan dari BPK tersebut.

"Memang benar ada temuan BPK di beberapa OPD kita, untuk itu saat ini sedang ditindaklanjuti. Lalu terkait aset-aset Pemda, saat ini bidang aset sedang menelusuri terkait aset-aset yang menjadi temuan tersebut," kata Hamid.

Pada kesempatan tersebut, Hamid Rizal juga memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap pendapat-pendapat yang sudah disampaikan dalam paripurna. Hadir pada kegiatan, Kepala OPD dan FKPD serta perwakilan Ormas, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama.