Tanjungpinang - Amburadulnya kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau membuat Plt Gubernur Isdianto berang. Dia merencanakan perombakan pejabat di dinas itu dalam waktu dekat.

Isdianto mencium ketidakberesan kinerja para pejabat Disdik Kepri setelah menggelar pertemuan dengan sejumlah kepala SMA se-Kepri, beberapa waktu lalu. 

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya selalu memberikan catatan dan rekomendasi atas laporan keuangan seiring adanya temuan dalam pelaksanaan kegiatan di Disdik Kepri dalam penggunaan anggaran APBD tidak sesuai dengan faktanya.

"Rencana ada untuk mereshufle pejabat Disdik. Kita akan mencari orang yang duduk di sana benar-benar yang berkompeten," kata Isdianto di Tanjungpinang.

Dari catatan Batamnews, kinerja Disdik Kepri juga menjadi sorotan guru PNS SMA/SMK setelah tunjangan mereka tak kunjung cair. Ratusan guru ini menggelar aksi di Kantor Gubernur Kepri di Dompak Tanjungpinang tahun lalu.

Ada tiga jenis tunjangan yang saat 'ditahan' oleh Disdik Kepri yakni tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk gaji 13 dan 14 tahun anggaran 2018, kemudian TKD Januari dan Februari anggaran 2019, serta tunjangan profesi guru triwulan empat tahun anggaran 2018.

Tunjangan baru cair setelah guru menggelar aksi dan beraudiensi dengan Gubernur Nurdin Basirun saat itu.

Terkini, Disdik juga menjadi sorotan publik setelah didemo mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pemerhati Kebijakan (FMPK) Provinsi Kepri.

Mahasiswa menuding Disdik Kepri semakin hancur dan menjadi bancakan oknum tertentu dalam menggarap proyek.

"Selain lebih kental dengan bagi-bagi proyek, juga ajang bancakan korupsi bagi oknum tertentu," kata salah satu mahasiswa dalam orasinya di depan Kantor Disdik Kepri di Dompak, Selasa (7/7/2020).

Menurut mahasiswa, Disdik Kepri selama ini memperoleh anggaran sebesar 20 persen dari total APBD Provinsi Kepri. 

Namun, besarnya kucuran anggaran tidak diimbangi dengan kinerja yang baik dan memunculkan pertanyaan hal yang sudah dilakukan dan dikerjakan oleh Dinas Pendidikan Kepri, untuk masyarakat khususnya untuk kemajuan dunia pendidikan.

"Apa yang sudah dikerjakan Disdik selama ini?. Justru kami melihatnya program dan kebijakan hanya untuk bagi-bagi proyek," teriak orator yang diamini oleh rekan-rekannya.

Mahasiswa juga mengatakan, Dali harus bertanggung jawab penuh dengan adanya dugaan mark up pengadaan laptop ini. Sebab, kepala dinas merupakan Pengguna Anggaran (PA) yang harus bertanggungjawab penuh apabila ada kelalaian dan juga kerugian dari pengadaan laptop serta proyek lainnya.