Batam - Humas Bright PLN Batam, Suprianto menanggapi usulan para anggota DPRD Kota mengenai lonjakan tagihan listrik di tengah masa pandemi Covid-19. Usulan tersebut disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (8/6/2020). 

Adapun usulan para anggota dewan tersebut yaitu, tidak ada pemutusan meteran listrik, tagihan listrik dibayarkan rata-rata pemakaian sebelum bulan terakhir, dan pengembalian kelebihan bayar. 

“Perlu kebijakan, tidak bisa diputuskan juga saat itu,” ujar Suprianto usai RDP. 

Namun Ia menjelaskan bahwa mengenai tindakan pemutusan meteran listrik, akan selalu diupayakan dengan pendekatan humanis. 

“Kami juga paham kalau kondisi masyarakat sedang tidak stabil,” katanya.

Namun ditegaskannya, bukan berarti tidak ada pemutusan meteran listrik, karena ada regulasi yang mengaturnya. Hal itu menyangkut perjanjian antara pelanggan dengan pihak Bright PLN Batam. "Karena ada regulasi, jadi tidak diputuskan kalau tidak ada pemutusan lagi,” kata dia. 

Kemudian terkait penghitungan yang dilakukan oleh Bright PLN Batam berdasarkan riwayat rata-rata, Suprianto menjelaskan riwayat pemakaian 3 bulan sebelumnya diambil karena petugas pencatatan Kwh tidak turun ke lapangan di masa pandemi Covid.

“Kebijakan ini merupakan kebijakan PLN seluruh Indonesia, supaya mencegah penyebaran Covid-19,” ucapnya. 

Sehingga ketika petugas pencatatan tidak turun ke lapangan, maka masyarakat diimbau untuk melakukan pencatatan mandiri dengan mengirim foto stand Kwh pihak PLN Batam.

“Jadi kalau tidak kirim foto, dihitung estimasi rata-rata dari 3 bulan sebelumnya,” jelasnya. 

Sedangkan terkait kelebihan bayar, Suprianto menyampaikan bahwa pihaknya tetap harus melihat riwayat pemakaian. Karena harus dilihat kasus per kasus.

“Apabila kalau ada lonjakan tagihan, silahkan sampaikan ke kantor pelayanan kami, atau melalui WA center kami, karena kami tidak estimasi sembarangan,” katanya.