BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Arif Budiman menyebutkan adanya potensi konflik dalam penyelenggaraan Pilkada serentak Desember 2015 mendatang.

Arif menjelaskan bahwa potensi ini sudah terlihat sejak perdebatan waktu penyelenggaraan Pilkada. Pada tahap itu, kata Arif, ada pihak seperti Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat di DPR yang sudah memperdebatkan soal waktu penyelenggaraan Pilkada yang sebelumnya ingin dilaksanakan pada tahun 2016.

Selain itu, menurut Arif, persoalan anggaran Pilkada, penyelenggaran waktu kampanye, partai yang memiliki dualisme kepengurusan, sistem penghitungan, hingga penetapan pemenang pemilu pastinya berpotensi memunculkan konflik.

"Kemudian pemilih (konsituen) bisa juga menyumbang konflik walaupun dia tidak menjadi aktor yang utama. Aktor utamanya adalah peserta pemilu dan penyelengara pemilu," ujar Arif dalam diskusi Forum Senator untuk Rakyat (FSuR) dengan tema "Memetakan Potensi Konflik dalam Pilkada Serentak 2015" di Resto Dua Nyonya Cikini, Jakarta, Minggu (23/8/2015).

Terlebih, kata Arif, peran aparat keamanan juga bisa menjadi pemicu konflik Pilkada jika tidak bersikap netral. "TNI dan Polri jika tidak netral akan menimbulkan konflik," tegasnya.

Terakhir, menurutnya, peran media dianggap berkontribusi besar dalam menyampaikan informasi. Dirinya menilai media bisa menyampaikan pemberitaan yang tidak berimbang dan memicu konflik meskipun bukan stakeholder langsung penyelenggara pemilu.

"Media sangat besar hanya dengan tulisan, itu bisa menimbulkan orang datang ke kantor KPU, kemudian kalau ditanya mana buktinya mana dokumennya pasti ditunjukkan berita yang di media," tutup Arif.

(ind/bbs)