Batam - Pemko Batam menyiapkan kebijakan karantina wilayah untuk mengantisipasi penularan Covid-19. Skema sudah dirancang Pemko Batam, menunggu penerapan.

Berbagai tanggapan muncul dari masyarakat. Rata-rata mereka berharap setiap kebijakan yang diambil direncanakan matang dan punya solusi.

Fauzi warga Sei Beduk, yang keseharian sebagai rider ojol mengatakan, karantina wilayah tentu akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap pekerjaannya, tidak hanya penghasilan saat ini, tapi kinerja aplikasinya kedepannya.

"Kami sih terima aja  kalau itu sudah jadi keputusan pemerintah, tapi untuk kami, permasalahan bukan hanya makan saat ini tapi kedepannya. Jika akun kami tidak dijalankan atau mengalami penurunan orderan ini juga berpengaruh terhadap kinerja akun kedepannya," kata Fauzi, Senin (6/4/2020).

Ia berharap pemerintah menemukan solusi yang konkret, sebelum menerapkan karantina wilayah. Hal ini agar pekerja lepas harian tidak menjadi korban. "Jangan sampai adanya karantina wilayah malah amburadul," ucap Fauzi.

Warga lainnya, Ficka berharap karantina wilayah juga memberikan solusi bagi pekerja lintas pulau. Menurutnya dengan kondisi Kepri, banyak pekerja yang harus menyebrang pulau setiap hari untuk bekerja.

"Sebenernya bagus sih untuk pencegahan tapi sulit untuk orang yang kerjanya lintas pulau. Ya kalau udah diterapin dan emang itu yang terbaik, harapannya semoga emang konsisten dan dijelaskan juga sejelas-jelasnya mekanismenya gimana, terus gimana yang untuk orang-orang harus bolak balik lintas pulau, seperti apa penerapannya," ujar Ficka, warga Batuaji yang bekerja di salah satu departement store di Tanjungpinang.

Arif Budianto, warga Batam Center sekaligus Sekretaris Asosiasi Perusahaan Jasa Indonesia (Asperindo) mengatakan, kebijakan ini harus diikuti dengan implementasi yang tepat agar masyarakat tidak menjadi korban.

Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi terbaik untuk memutus mata rantai Covid-19 di Kepri, terutama di Kota Batam.

"Karena ini impact-nya luar biasa dan banyak temen kita yang sudah terdampak, apalagi yang pekerja lepas kami mohon diperhatikan juga. Kalau memang karantina wilayah diterapkan pemerintah harus jamin pangannya lah jangan sampai mereka dibebani dengan pikiran bagaimana anak gua bisa makan hari ini," tutur Arif.

Menurut Arif untuk persiapan pemerintah dilihatnya sudah cukup baik, dengan melakukan pendataan terhadap warga terdampak yang dilakukan sampai saat ini di wilayahnya.

Namun tidak cukup dengan persiapan tapi juga harus diikuti dengan realisasi yang tepat. "Dan kita sebagai warga masyarakat juga harus peduli terhadap sesama jangan sampai ada tetangga yang gak makan karena kebijakan karantina ini," imbuhnya.

Sebagai pelaku usaha, Arif pun memberikan apresiasi terhadap keputusan berani pemerintah. Pengusaha juga akan terus bahu-membahu membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19.

"Kami dari Asperindo sendiri, oleh pemerintah selama karantina wilayah masih diberi akses untuk menjalankan bisnis terkait logistik. Dan kami merupakan usaha yang harus selalu jalan, maka kami akan coba untuk menjaga amanah ini," ungkapnya.

Seperti diketahui, karantina wilayah untuk mencegah persebaran virus Corona atau Covid-19 akan diberlakukan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kebijakan ini akan diterapkan selama dua pekan.

Dalam kesepakatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam belum lama ini, implementasi karantina wilayah akan dilakukan secara maksimal dan lebih menekankan jaga jarak fisik atau physical distancing.

“Kami sudah sepakat, untuk melakukan social distancing ini harus menyeluruh di Kota Batam,” ujar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

Ia menjelaskan alasan dipilihnya karantina per wilayah ini karena sesuai dengan kebutuhan dari personel pihak pengamanan.

Selain pengawasan dari sisi penegakan hukum, karantina per zona juga mempermudah pelacakan penyebaran Covid-19. “Pengamanan kami mampu hanya 3 kecamatan, maka zonanya kita bagi tiga,” kata Rudi.

Jika karantina wilayah ini diterapkan, Rudi menyadari akan ada permasalahan sosial lain, seperti pasokan kebutuhan pokok bagi warga. Hal ini menurutnya juga menjadi perhatian pemerintah.