Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran Rp 40 miliar untuk penanganan dan pencegahan wabah virus corona Covid-19.

Plt Gubernur Kepri Isdianto mengatakan untuk memenuhi angka itu, pihaknya akan membatalkan sejumlah kegiatan, memotong anggaran perjalanan dinas, rapat koordinasi, pelatihan-pelatihan dan sejumlah kegiatan yang bisa ditangguhkan.

"Untuk penanggulangan dan pencegahan wabah Covid-19 akan kita penuhi. Sementara ini kita alokasikan Rp 40 miliar untuk seluruh Kepri," kata Isdianto di Tanjungpinang, kemarin.

Isdianto sudah memerintahkan Sekdaprov TS Arif Fadillah untuk melakukan pergeseran anggaran untuk dialokasikan bagi penanggulangan dan pencegahan Covid-19. 

Pilihan pertama adalah memangkas perjalanan dinas seluruh OPD, beberapa acara yang bisa ditunda. Selain itu pada kegiatan kegiatan yang bisa ditangguhkan. TAPD Pemprov Kepri juga sudah melalukan rapat dengan Banggar DPRD Kepri.

"Tentu harus tetap berpedoman pada aturan. Terutama Permendagri terbaru dalam mengalokasikan anggaran untuk Covid-19," ujar Isdianto.

Isdianto meminta pemerintah kabupaten/kota juga ikut mengalokasikan anggaran penanganan ini. Sehingga bisa secara bersama-sama memenuhi pembiayaan untuk penanganan Covid-19.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri Iskandarsyah mendesak pemerintah untuk segera merelokasi anggaran untuk mengatasi wabah virus corona atau Covid-19 di Kepri.

Menurut Iskandarsyah, instruksi Presiden sudah jelas, bahwa dalam menghadapi masalah ini pemerintah daerah gubernur, bupati dan wali kota untuk segera bertindak, salah satunya dengan merelokasi anggaran baik untuk kesehatan maupun dampak ekonominya.

"Anggaran yang direlokasi itu disamping digunakan untuk kesehatan, juga membantu masyarakat lemah yang terkena dampak virus cirona ini," kata Iskandarsyah.

Iskandarsyah memprediksi penganggaran untuk menghadapi masalah ini, walau belum dihitung secara cermat diperkirakan sebesar Rp 50 miliar.

"Kami belum menghitung secara cermat, tapi perkiraan kami, kita butuh sekitar Rp 50 miliar baik untuk bidang kesehatan maupun non-kesehatannya," tutur Iskandar.