Batam - Dampak ancaman Covid-19 merembes ke berbagai hal termasuk pendidikan. Salah satu sekolah di Batam, Sekolah Al Muhajirin Dotamana melakukan pemotongan SPP 10% bagi pelajar hingga Mei mendatang.

Ketua Yayasan Al Muhajirin Dotamana Indah, Pieter P Pureklolong kebijakan ini salah satu langkah meringankan beban orangtua/wali murid.

"Para orangtua/walimurid merespons positif iimbauan untuk tidak boleh keluar rumah, harus 'stay at home', menyetop semua kegiatan-kegiatan produktif yang berhubungan dengan orang lain, dari mana mereka dapat menghasilkan pendapatan untuk membayar SPP anak-anak mereka?" kata Pieter, Rabu (25/3/2020) dalam rilisnya.

Pengurus Yayasan Al Muhajirin Dotamana Indah (Yamdi) diakuinya menggelar rapat pada Sabtu, 21 Maret 2020, disusul dengan rapat bersama para Kepala Sekolah pada Selasa, 24 Maret 2020.

Rapat ini menghasilkan langkah-langkah konkret untuk segera memberlakukan pemotongan SPP bagi semua siswa/i Sekolah Al Muhajirin Dotamana tanpa terkecuali.

"Meskipun Yayasan ini kecil, kami harus berani mengambil langkah walaupun kecil dari sudut tertentu tetapi para Pengurus Yayasan dan para Pimpinan Sekolah berharap langkah ini berdampak luas," ujarnya

Pertimbangan ini diambil karena hampir 60% walimurid di Sekolah Al Muhajirin berasal dari kelas menengah ke bawah.

"Mereka telah 'merangkak' bersama Yamdi selama sekian tahun ini baik melalui RA yang sudah 16 tahun berdiri, maupun melalui SDIT yang sudah 5 tahun. Yayasan hanya sanggup memotong SPP sebesar 10% untuk SPP bulan April 2020, dan 15% untuk SPP bulan Mei 2020," ujarnya.

Sementara untuk pemotongan SPP pada bulan selanjutnya menunggu perkembangan dan perubahan situasi pada waktu mendatang.

Pihaknya juga segera menginformasikan potongan tersebut kepada Bank Riau-Kepri tempat pembayaran melalui Virtual Account masing-masing anaknya.

"Kami berharap pemerintah DPRD untuk dapat mengambil langkah konkret menyelamatkan situasi ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah karena tidak dapat dengan leluasa mendapatkan pendapatan untuk membayar berbagai kebutuhan dan kewajiban, misalnya dengan meminta PLN Kota Batam dan ATB menurunkan tarif listrik dan air, atau menunda pembayaran sampai situasi kembali normal," paparnya.