Batam - Sejumlah warga pemohon e-KTP terlibat bentrok dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam pekan lalu. Para pemohon itu kecewa setelah pengurusan e-KTP yang berlarut-larut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam Said Khaidar mengatakan perihal tersebut sudah diselesaikan.

"Bukan karena sulit urus e-KTP, itu karena miskomunikasi saja," ujar Said, Senin (24/2/2020).

Ia menjelaskan miskomunikasi ini terjadi karena warga ingin pengurusan e-KTP bisa lebih cepat dilaksanakan. Namun memang antrean pencetakan membutuhkan waktu selama ini. Said mengatakan pihaknya terkendala keterbatasan blangko e-KTP.

Menurutnya warga ingin e-KTP mereka bisa segera dicetak. Said menuturkan, pihaknya sudah memberi pemahaman ke sekelompok warga tersebut. Masalah tersebut menurutnya sudah diselesaikan saat itu.

Terkait kebutuhan blanko e-KTP, Said menyampaikan pihaknya selalu meminta ke Pemerintah Pusat.

Pada bulan Januari lalu, sudah diajukan 75 ribu blanko e-KTP. "Tapi yang datang hanya 8 ribu keping saja," kata Said.

Lalu pada bulan ini, pihaknya sudah meminta 55 ribu blanko e-KTP. Ia menyadari kebutuhan blanko e-KTP cukup besar, tidak sejalan dengan jumah yang diberikan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, Said meminta agar masyarakat bisa bersabar. "Karena prosesnya, begitu blanko mau habis, kami minta, begitu terus," jelas Said.

Disdukcapil Batam menurutnya sering kekurangan blangko e-KTP yang dikirim pusat, pasalnya jumlah kuota yang dikirim tidak sesuai dengan permintaan.

Saat ini kata dia, ada puluhan ribu antrean pencetakan e-KTP yang tersebar di sembilan kecamatan di Kota batam. Antrean ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu.

"Jadi bukan rebutan (ngurus e-KTP), dan juga ada yang bilang saya dikeroyok, itu informasi yang salah," kata Said.

Sebelumnya terjadi perkelahian antara pemohon e-KTP dan pegawai Disduk Kota Batam. Perkelahian antara pemohon dan pegawai Disduk itu berlangsung sengit. Kedua kubu bahkan saling serang.