Batam - Komisi III DPRD Batam inspeksi mendadak ke Kantor Dishub Batam belum lama ini untuk melihat dan menanyakan upaya penanganan angkutan umum tidak layak.

Ketua Komisi III, Werton Panggabean menyebut penindakan angkutan umum tidak layak terutama sudah dilakukan Dishub bersama Polresta Barelang.

"Kami lihat sudah ada upaya, karena beberapa waktu lalu kami sudah ke kantor Dishub," ujar Werton, Senin (24/2/2020).

Menurutnya angkot yang tidak layak jalan, tidak diberikan kesempatan lagi beroperasi. Hal itu dibuktikan dari beberapa Bimbar yang sudah dikandangkan oleh pihak Dishub.

"Kami lihat sudah banyak yang dikandangkan, untuk jumlahnya kami tidak hitung, tapi sudah banyaklah," kata Werton.

Dari kunjungan tersebut juga diketahui, jika pemilik kendaraan tidak melayakkan kendaraannya. Maka angkot tersebut akan diputihkan atau dalam arti tidak boleh beroperasi lagi.  "Jadi kalau masih bisa dilayakkan maka bisa beroperasi lagi, apa yang kurang ditambah," ujarnya.

Upaya penindakan ini berupa razia pada kawasan tertentu, sehingga ketika tidak layak ataupun tidak uji KIR, maka akan diarahkan untuk melakukannya di kantor DIshub.

"Kami sudah lihat rangkaian uji kendaraannya, baik uji emisi dan lainnya," jelas Werton.

Namun menurut Werton, upaya penindakan berupa razia belum efektif. Karena razia dilakukan dalam durasi waktu tertentu pada kawasan tertentu.

Sehingga menurutnya ketika angkot yang tidak melalui kawasan pada saat razia, maka tentunya akan lolos. "Kalau tidak tertangkap saat razia maka tentu saja lolos," ucapnya.

Anggota Komisi III, Tumbur Hutasoit berharap agar Dishub dan pihak kepolisian dapat lebih intens lagi melakukan razia terhadap angkot tersebut.

"Kami harapkan bisa intens, sesuai dengan harapan masyarakat dan hasil dapat dengar pendapat kemarin," ujar Tumbur.