Lingga - Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lingga, angka kemiskinan di Negeri Bunda Tanah Melayu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di tahun 2019, penduduk miskin di Kabupaten Lingga, tercatat mencapai 11.560 jiwa.

Angka tersebut mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai angka 13.220 jiwa. Meski demikian, jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kepri, angka kemiskinan di Kabupaten Lingga masih menjadi yang tertinggi.

Kepala BPS Lingga, Sumarmono melalui Kepala Sub Bagian (Kasubag) TU, Arief Hidayat mengatakan, penurunan angka kemiskinan di Lingga tersebut diketahui berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya pada Maret 2019 lalu. Kemudian disandingkan dengan data survei tahun-tahun sebelumnya.

"Kami tidak melakukan rekayasa dalam pendataan. Survei tersebut juga merupakan program nasional," ucap Arief kemarin.

Ia menjelaskan, dalam melakukan survei terhadap lebih kurang 90 ribu jiwa masyarakat Lingga, pihaknya hanya mengambil sampel sebanyak 510 rumah tangga. Jika dalam 1 rumah tangga terdapat 4 orang, maka dapat dikalikan dengan hasil 2000 orang penduduk. Hal ini dianggap bisa mewakili seluruh penduduk Lingga.

"Pada saat survei, kami memfokuskan pada pertanyaan tentang kebutuhan rumah tangga. Terutama konsumsi sepekan terakhir, alasannya agar rumah tangga menjawabnya lebih natural. Kemudian juga ada ratusan komuditi yang ditanyakan," ujarnya.

Setelah dilakukannya pendataan di lapangan, Arief mengaku data tersebut langsung dilaporkan ke pusat. Nantinya pihak pusat lah yang menghitung data kemiskinan tersebut, dan hasil konkrit itu dijadikan acuan BPS Lingga.

"Untuk tahun 2019 lalu, kita dapat angkanya lebih baik dari tahun 2018. Bukan hanya Kabupaten Lingga, tapi seluruh wilayah di Provinsi Kepri. Ini patut kita syukuri," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Statistik Sosial di BPS Lingga, Iman Rahadiansyah mengatakan, banyak indikator dalam penghitungan angka kemiskinan di Kabupaten Lingga. Salah satunya yakni, berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar.

"Salah satu indikatornya kemiskinan itu berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar. Yaitu pemenuhan 2100 KKal untuk makanan dan pengeluaran non makanan," pungkasnya.

Angka kemiskinan nasional juga turun di 2019

Dilansir dari CNNIndonesia.com, BPS mencatat penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk. Angka ini menurun 810 ribu penduduk dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari persentase jumlah penduduk, penduduk miskin hingga Maret 2019 tercatat 9,41 persen atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya 9,82 persen. Dari jumlah tersebut, persentase penduduk miskin di desa mencapai 12,85 persen sementara kota sebesar 6,89 persen.

Sementara jika dilihat dari sebaran provinsi, Papua menduduki provinsi termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan 27,53 persen dan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah yakni 3,47 persen.

Beberapa faktor penyebab tingkat kemiskinan turun pada Maret 2019

Pertama, adalah kebijakan pemerintah yang menggelontorkan anggaran bantuan sosial lebih banyak di awal tahun. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi anggaran bansos mencapai Rp36,97 triliun atau naik 106,62 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kemudian, pelaksanaan distribusi bansos rastra juga sesuai dengan jadwal. Realisasi distribusi rastra pada Januari mencatat 99,47 persen, Februari sebesar 98,8 persen, dan Maret sebesar 98,5 persen.

Faktor kedua adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari yang turun menjadi 5,01 persen atau turun 0,12 persen poin dibanding tahun lalu. Kemudian faktor ketiga adalah inflasi yang rendah, yakni 2,48 persen secara tahunan pada Maret lalu.