Komisi I DPR akan Panggil Menhan, Panglima TNI, Menlu Hingga BIN Bahas Natuna

Komisi I DPR akan Panggil Menhan, Panglima TNI, Menlu Hingga BIN Bahas Natuna

Anggota Komisi I DPR Sukamta.

Jakarta - Komisi I DPR berencana memanggil seluruh mitra membahas kegaduhan kapal China masuk ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Mitra Komisi I yang akan dipanggil di antaranya, Kementerian Luar Negeri, TNI, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, BIN dan Bakamla.

"Kami merencanakan mengundang mitra kami seperti Kementerian Luar Negeri, TNI, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI, BIN, dan Bakamla, Kamis rapat bersama ingin tahu detil masalah secara teknis," kata Anggota Komisi I DPR Sukamta saat diskusi bertemakan Kedaulatan RI Atas Natuna bersama Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Sukamta memandang secara teknis, pengamatan di kawasan laut Natuna terjadi tumpang tindih. Apakah dilakukan Bakamla atau TNI Angkatan Laut. Dia menilai ada perbedaan walau tak mencolok.

Oleh karena itu, DPR ingin mendengar, memberikan dukungan secara politik terkait polemik di Natuna. Dia melihat, salah satu masalahnya adalah pemerintah belum memberdayakan seluruh potensi ekonomi secara maksimal.

"Wilayah kita luas sekali tetapi kita tak memberdayakan ekonomi secara maksimal di situ. Ini jadi persoalan yang nanti kalau diperlukan pemerintah membuat proporsal anggaran APBN. Saya kira DPR punya suara di situ untuk memperkuat," yakin politisi PKS ini.

Sukamto berharap, kawasan Natuna dapat lebih diperkuat ke depannya. Jika Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang menjadi garda terdepannya, maka diharapkan pemerintah dapat menambah armada dan sumber daya mereka.

"Jelas armadanya harus diperkuat, kalau kita lihat coast guard China yang mengawal nelayannya kan ukuran kapal tonasenya lebih besar daripada KRI kita. Tentu kita berharap Bakamla kita perkuat kasih armada yang cukup dan sumber daya yang cukup untuk mengamankan ke depannya," tandas Sukamta.

(*)