Dewan Kepri Langsung Tagih Janji Jokowi soal Jembatan Batam-Bintan ke Jakarta

Jakarta - Jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan di Kepulauan Riau menjadi harapan baru. Bahkan anggota Komisi III DPRD Kepulauan Riau terus menagih janji Presiden Joko Widodo untuk membangun di tahun 2021.

Audiensi dengan Direktorat Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dihelat di Jakarta.

Dewan berharap Joko Widodo serius. Tidak hanya sekadar berjanji. 

"Kami ingin mengetahui sampai mana keseriusan Kementerian PUPR ini,” kata Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari yang memimpin audensi di Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Bagi Dewi, potensi yang sudah didepan mata adalah soal pariwisata. Sudah pasti kunjungan wisatawan akan meningkat tajam.

Menurut Dewi, selama ini kunjungan wisatawan tertinggi ke Batam, padahal Bintan tak kalah menarik.

Anggota Komisi III DPRD Kepri Irwansyah cukup kecewa, padahal rencana jembatan Batam Bintan ini sudah bergulir 15 tahun lalu.

Ia baru optimis setelah Jokowi memberi janji manis dibangun tahun 2021.

"Tidak saja berdampak ke pariwisata tapi juga untuk mobilitas barang-barang seperti hasil perkebunan, gas dan mineral serta produk-produk industri baik dari Batam ke Bintan ataupun sebaliknya," katanya.

Pastinya, kata Irwansyah, investor akan sangat tertarik. 

Sementara itu, Direktur Jembatan Kementerian PUPR Iwan Zarkasi mengatakan mereka bukan seperti pesulap. Bisa bangun jembatan dalam sehari. Banyak pertimbangan, termasuk perawatannya yang mahal.

"Saat ini kami masih mengumpulkan data-data serta merefresh data yang lama untuk menggali lagi potensinya,” katanya.

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Firman Napitupulu menjelaskan jembatan Batam-Bintan ini nantinya akan menjadi magnet besar di Kepri. 

Pemerintah daerah harus menyiapkan segala sesuatunya seperti perhitungan kerentanan kondisi fisik Pulau Batam yang merupakan pulau kecil.

"Nantinya ketika jembatan itu jadi pemerintah daerah harus siap dengan serbuan investor yang masuk, harus bisa menjaga kawasan hutan yang ada jangan sampai dibabat hanya untuk kepentingan investasi saja tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan," katanya.

Dalam audensi tersebut hadir Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari, Wakil Ketua Komisi III Surya Sardi, Sekretaris Komisi Raja Bakhtiar, anggota Suryani, Yudi Kurnain, Irwansyah, Bakti Lubis, Nyanyang Haris Pratamura, Hadi Candra dan Sahmadin Sinaga serta Kepala Dinas PUPR Kepri Abubakar.

(sut)