Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan kebijakan larangan ekspor bauksit dalam bentuk bahan mentah. Namun, ia menyebut rencana larangan belum bisa diterapkan saat ini karena pemerintah masih fokus menghadapi keberatan Uni Eropa atas larangan ekspor nikel.

"Ini satu-satu. Nikel dulu, nanti kita siap, bauksit setop. Enggak sekarang lah, kita atur. Ritmenya kita atur," kata Jokowi saat Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019) kemarin.

"Jangan sampai digugat nikel, bauksit, batu bara, semuanya, nambahi urusan. Satu-satu," ujarnya melanjutkan.

Pemerintah sebelumnya memutuskan untuk melarang ekspor bijih mineral. Pelarangan sedianya mulai diberlakukan 29 Oktober lalu.

Namun, keputusan itu ditarik oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut kemudian mengumumkan bahwa larangan ekspor bijih mineral akan kembali seperti aturan awal, yaitu berlaku mulai 1 Januari 2020.

Larangan ini dilakukan agar hasil produksi bijih mineral bisa diolah dan diberi nilai tambah di dalam negeri sebelum akhirnya diekspor ke luar negeri. Meskipun belum diberlakukan, kebijakan tersebut sudah mendapatkan perlawanan dari Uni Eropa.

Mereka mengancam akan menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Gugatan tersebut mereka sampaikan terkait larangan ekspor bijih nikel yang berlaku mulai 1 Januari 2020 mendatang.

Rencananya, gugatan akan langsung dilayangkan bila Indonesia tidak memenuhi permintaan konsultasi dari Uni Eropa. Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Swiss Hasan Kleib menjelaskan gugatan Komisi Uni Eropa terdiri dari beberapa poin.

Salah satunya, terkait pembatasan ekspor untuk produk mineral, khususnya nikel, bijih, besi, dan kromium. Pasalnya, larangan ekspor membuat negara-negara di kawasan Benua Biru akan kesulitan mendapatkan bahan baku industri stainless steel.

Jokowi mengatakan tak gentar dengan gugatan tersebut. Ia merasa kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia sudah benar.

"Ngapain kita takut. Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekpsor, mau enggak, suka-suka kita. Ya ndak?" ujarnya.

(*)