Jakarta - Wacana hukuman mati yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai pro kontra. Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menyabut baik hal tersebut. Tetapi jika hal tersebut diterapkan menurutnya, tidak akan membuat efek jera para koruptor.

"Tidak ada efek jera, kita lihatlah contohnya di KPK untuk hukuman maksimal enggak usah hukuman mati, KPK indeks persepsi kita turun," katanya di Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Walaupun tidak anti dengan hukuman mati, dia meminta jika hal tersebut dilakukan dan diterapkan secara selektif. Termasuk, kata dia, jika hukuman tersebut sudah masuk dalam revisi KUHP.

"Tapi saya mau menyatakan bahwa hukuman mati itu betul-betul bisa dilakukan secara selektif," ujarnya.

"Artinya Bahwa hukuman mati itu adalah sebuah realitas politik. Kita tidak boleh memunafikkan. Bahwa katakanlah pengambil kebijakan, pembuat UU bersama DPR masih menganggap hukuman mati ini tidak jadi salah satu untuk menekan tindak pidana korupsi. Termasuk perubahan fundamental, teori hukuman mati," jelas Supratman.

Perihal hukuman mati ini mendadak mencuat di Hari Antikorupsi Sedunia, usai seorang anak SMK 57 Jakarta bernama Harley Hermansyah bertanya kepada Presiden Jokowi, mengapa koruptor tak langsung dihukum mati kala terbukti bersalah.

Presiden Jokowi pun menjawab hal itu memungkinkan saja bila ada masyarakat berkehendak bisa dimasukkan dalam RUU Tipikor.

"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor itu dimasukkan," kata Jokowi.

(*)