Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri mendapat penghargaan sebagai lembaga pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) terbaik 2019. 

Pemprov Kepri bersama Pemprov Sumatera Barat mendapatkan penghargaan berdasarkan kategori lembaga eksekutif tingkat I (satu). Penghargaan diserahkan langsung Wakil Presiden Maruf Amin sejalan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung KPK, Jakarta, baru-baru ini.

Plt Gubernur Kepri Isdianto di sela-sela Peringatan Hari Hak Asasi Manusia di Bandung berterima kasih atas penghargaan itu. Penghargaan ini tak lepas dari peran 1.135 pejabat di Pemprov Kepri yang mengisi LHKPN 2018.

Karena itu, dia minta agar komitmen dan kepatuhan ini terus dipertahankan. Apalagi, KPK sudsh memberi kanar untuk pengisian LHKPN tahun 2019 yabg batas akhirnya pada 31 Maret 2020.

"Ini semua kerja bersama dan kepatuhan kita mengisi LHKPN. Tahun ini, hendaknya semua sudah mengisi sebelum batas akhir. Jangan buru-buru menjelang batas akhir," kata Isdianto.

Penghargaan itu diterima langsung Kepala inspektorat Kepri Mirza Bakhtiar. Isdianto pun berpesan kepada Inspektorat untuk kembali mengawal dan membantu wajib LHKPN mengisinya dengan cepat.

Isdianto pun menegaskan bahwa Pemprov Kepri terus menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Pihaknya akan terus melakukan pengawasan yang efektif, dengan melibatkan partisipasi banyak pihak.

Dalam penghargaan itu, terdapat 13 lembaga yang LHKPN nya terbaik pengelolaannya. Penghargaan kategori  terbaik kategori lembaga eksekutif pusat diberikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, serta Kementerian Pertanian. 

Untuk BUMN diberikan kepada PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero Tbk, PT Biofarma Persero, dan juga Perum Damri. Sedangkan BUMD diberikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (SulutGo) dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

Dari Kepri, Pemko Batam pun mendapatkan penghargaan sebagai lembaga eksekutif tingkat II (dua). Selain Batam, penghargaan Kabupaten Badung, serta Pemkab Karawang.