Jaksa KPK: Hartono Serahkan Uang Suap untuk Nurdin Basirun di Harbourbay

Batamnews > Nasional

Sidang Kasus Suap Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Jaksa KPK: Hartono Serahkan Uang Suap untuk Nurdin Basirun di Harbourbay

Kamis 05 Desember 2019, 13:10 WIB

Gubernur Kepri Nonaktif Nurdin Basirun jelang sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan pada Rabu (4/12/2019). (Foto: istimewa)

Jakarta - Gubernur nonaktif Kepulauan Riau Nurdin Basirun didakwa turut menerima sejumlah gratifikasi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, dengan nilai mencapai Rp 4,2 Miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Menurut Jaksa Asri Irwan bahwa Nurdin menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha maupun Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau.

Di mana, gratifikasi tersebut diterima Nurdin untuk mempermudah dalam penerbitan izin Pemanfaatan Ruang Laut, Izin Lokasi Reklamasi, Izin Pelaksanaan Reklamasi.

"Penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Gubernur Kepulauan Riau dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku kepala daerah untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi," kata Jaksa Asri dilansir Suara.com, Rabu (4/12/2019).

Berikut 10 nama pengusaha yang berdasarkan surat dakwaan KPK nomor: 111/TUT.01.04/24/11/2019 terhadap Nurdin Basirun.

1. Penerimaan uang dari Johanes Kennedy Aritonang yang diserahkan oleh Abdul Gafur kepada Nurdin melalui Jumiarto yang keseluruhannya berjumlah Rp 250 juta sehubungan dengan proyek pengembangan Kawasan Gold Coast Karimun di bawah bendera PT JAYA ANNURYA KARIMUN dan izin prinsip PT JAYA ANNURYA KARIMUN, izin lokasi reklamasi PT JAYA ANNURYA KARIMUN dan izin reklamasi PT JAYA ANNURYA KARIMUN pada sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019

2. Penerimaan uang dari Hartono alias AKAU yang diserahkan oleh Sugiarto kepada Nurdin melalui Edy Sofyan sejumlah Rp 70 juta pada April 2019 di Hotel Swiss Bell Harbour Bay Batam

3. Penerimaan uang dari Hartono alias AKAU yang diserahkan kepada terdakwa melalui Juniarto sejumlah Rp 50 juta sehubungan dengan penerbitan izin prinsip untuk PT TRI TUNAS SINAR BENUA pada tahun 2018.

4. Penerimaan uang dari PT BINTAN HOTELS yang diserahkan oleh Sutrisno kepada Nurdin melalui Edy Sofyan dan Budy Hartono sejumlah Rp 20 juta sehubungan dengan penerbitan izin prinsip PT BINTAN HOTELS pada sekitar November 2019.

5. Penerimaan uang dari PT LABUN BUANA ASRI yang diserahkan oleh Herman kepada Nurdin melalui Edy Sofyan dan Budy Hartono sejumlah Rp 20 juta sehubungan dengan penerbitan izin prinsip PT LABUN BUANA ASRI pada sekitar Desember 2018.

6. Penerimaan uang dari DAMAI GRUP (PT DAMAI ECO WISATA) yang diserahkan oleh Hendrik Tan kepada Nurdin melalui Edy Sofyan dan Budy Hartono sejumlah Rp 50 juta sehubungan dengan penerbitan izin prinsip PT DAMAI ECO WISATA pada sekitar Desember 2018

7. Penerimaan uang dari PT BARELANG ELEKTRINDO yang diserahkan oleh Linus Gusdar kepada Nurdin melalui Edy Sofyan dan Budy Hartono sejumlah Rp 70 juta sehubungan dengan penerbitan izin prinsip PT BARELANG ELEKTRINDO pada sekitar April 2019.

8. Penerimaan uang dari PT MARCOPOLO SHIPYARD yang diserahkan oleh Simon Karuntu kepada Nurdin melalui Edy Sofyan dan Budy Hartono sekitar Rp 70 juta sehubungan dengan penerbitan izin prinsip PT MARCOPOLO SHIPYARD pada sekitar April 2019

9. Penerimaan uang dari PT ADVENTURE GLAMPING yang diserahkan oleh Wayan Santika kepada Nurdin melalui Edy Sofyan dan Budy Hartono sekitar Rp 70 juta sehubungan dengan penerbitan izin prinsip PT ADVENTURE GLAMPING pada sekitar Juni 2019.

10. Penerimaan uang dari 2 perwakilan perusahaan kepada Nurdin melalui Edy Sofyan dan Budy Hartono sejumlah Rp 140 juta sehubungan dengan penerbitan izin prinsip.

Selain 10 nama di atas, Nurdin juga menerima gratifikasi dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Baca: Nama 24 Kepala Dinas di Kepri Diduga Penyuap Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Atas perbuatannya, Gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun didakwa melanggar oasal 12 B ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Editor : Dodo

Sumber : Suara.com