Jakarta - Plt Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto menyampaikan laporan pertanggungjawaban Badan Ketua Badan Kerjasama (BKS) Provinsi Kepulauan periode 2013-2019 dihadapan delapan gubernur anggota BKS.

Meski baru menjabat empat bulan di BKS, laporan kinerja Ketua BKS diterima semua anggota BKS. Target yang belum tercapai adalah pembentukan Undang-undang Provinsi Kepulauan.

"Target untuk membentuk UU Provinsi Kepulauan akan menjadi perjuangan saya juga dan tentu juga semua Gubernur Provinsi Kepulauan lainnya," tegas Isdianto Senin (25/11/2019) di Hotel Borobudur.

Usai menyampaikan laporan, langsung dilaksanakan pemilihan Ketua BKS yang baru periode 2018 - 2023.

Melalui kesepakatan bersama, pertemuan yang dipimpin oleh Sekdaprov Kepri T.S Arif Fadillah tersebut memilih Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi sebagai Ketua Badan Kerjasama (BKS) Provinsi Kepulauan, periode 2018 - 2023.

Sebelum melakukan serah terima jabatan Ketua BKS, Isdianto meminta Ketua BKS terpilih, Gubernur Sultra Ali Mazi untuk lebih serius lagi memperjuangkan Undang-undang Provinsi Kepulauan.

Jangan lagi melalui cara-cara biasa. Tetapi harus dengan cara-cara yang jeli dan strategis.

"Menjelang anggaran APBN 2021 disusun, Undang-Undang Provinsi Kepulauan harus selesai. Sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Kepulauan bisa ditambah pada tahun anggaran 2021," harapnya.

Provinsi Kepri, lanjut Isdianto akan membantu juga dalam setiap peluang yang ada. Misalnya saat kunjungan Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo belum lama ini . Isdianto menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan target BKS dan sekaligus meminta dukungan dari Ketua MPR RI.

"Saat itu Ketua MPR RI berjanji akan menggesa ke Komisi 2 DPR RI, sehingga sudah terealisasi sebelum Pilkada 2020," ujar Isdianto.

Sementara itu, Ketua BKS; Gubernur Sultra, Ali Mazi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan tujuh gubernur provinsi kepulauan yang hadir. Dia meminta agar terus membantu dengan serius sehingga target terlaksana.

"Saya ini hanya koordinator saja. Saya tidak bisa kerja sendiri. Maka itu, saya mengajak Gubernur Provinsi Kepulauan lainnya sama-sama bekerja keras dengan saya. Semoga agenda penting kita untuk merealisasikan Undang-undang Provinsi Kepulauan terealisasi," katanya.

Ali Mazi adalah ketua BKS yang ke-3. Sebelumnya Ketua BKS dijabat oleh Gubernur Maluku, Kemudian Gubernur Kepri, dan ketiga Gubernur Sultra. Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan adalah organisasi yang memperjuangkan agar provinsi-provinsi kepulauan di Indonesia mendapat porsi Dana Alokasi Khusus (DAU) yang lebih besar dengan mempertimbangkan luas wilayah laut.

Selama ini indikator penilaian DAU hanya berdasarkan luas daratan, sedangkan luas laut tidak dihitung sehingga DAU di provinsi-provinsi kepulauan lebih kecil dari daerah yang luas daratannya
 
“Saya juga minta para gubernur lain juga membantu lewat partai-partai nya. Jadi semua jalan kita tempuh " tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung; Erzaldi Rosman menegaskan ada dua hal yang harus dilakukan secepatnya oleh ketua BKS terpilih.

"Yakni menghadirkan delapan gubernur provinsi-provinsi kepulauan untuk hadir menghadap Prisiden Jokowi dan menemui Ketua MPR RI; Bambang Soesatyo," katanya.