Batam - Berada di daerah perbatasan, lembaga penyiaran menjadi ujung tombak dalam menjaga kedaulatan NKRI melalui media siar mereka. 

Maka dari itu siaran konten lokal diharapkan bisa diperkuat oleh lembaga penyiaran lokal dalam konten siaran yang disajikan.

Penyajian konten lokal juga telah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dimana lembaga penyiaran wajib menayangkan 10 persen konten lokal sebagai syarat siaran. 

Menurut Andi Eny Anggraini, perwakilan dari Serumpun FM, menghadirkan  konten lokal bukan lagi kendala bagi lembaga penyiaran di Batam. 

“Saya juga pernah merasakan menjadi penyiar perbatasan, apa tanggung jawabnya dan bagaimana harus mempertanggungjawabkan berita kita buat, dan seperti apa kita mencari berita saya tahu,” kata Eny dalam diskusi Efektifitas UU Penyiaran di Perbatasan, Rabu (30/10/2019). 

Eny menceritakan pengalamannya sebagai penyiar di RRI saat pertama kali radio itu hadir di Batam. Menjadi penyiar perbatasan, lanjutnya harus siap fisik 24 jam karena informasi terbaru di perbatasan selalu dinanti masyarakat Indonesia. 

“Selama menjadi penyiar harus siap kondisi, karena akan dihubungi oleh pusat apa yang terbaru di Batam dan akan direplay ke stasiun seluruh Indonesia,” ucapnya.

Saat ini yang menjadi kendala lembaga penyiaran di Batam bukan lagi menghadirkan konten lokal tetapi kondisi kelistrikan di Batam sendiri. Selain biaya operasional mahal, infrastruktur kelistrikan di Batam juga menjadi kendala, sehingga mereka akan sulit menjangkau masyarakat pesisir. 

“Fans kami di Bulang, Galang, Lengkang  menggunakan listrik genset yag hidup jam 6 sore sampai jam 6 pagi, setelah itu listrik mati. Gimana mereka mau nikmati siaran kami,” ujarnya

Dengan dihadirkan wadah penyiaran digital, Eny berharap radio bisa turut bergabung, walaupun sistem simulkas (siaran analog dan digital bergabung) hanya diberlakukan untuk TV saja. 

“Kami radio juga berharap diundang karena kami juga punya aktivitas yang berhubungan dengan siaran perbatasan,” tutupnya.