Tanjungpinang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepri mengharapkan penganggaran oleh Pemprov Kepri diberikan secara layak dan proporsional.

"Kami sangat berharap kepada Tim Banggar Pemprov dan DPRD Kepri, agar memberikan angggaran yang proporsional kepada KPID Kepri di tahun 2020 nanti," kata komisioner KPID Kepri Ahmadi Putra Chaniago di Tanjungpinang, Rabu (20/11/2019).

Sebab ditambahkannya, lembaga KPID ini merupakan lembaga negara yang bertugas mengurusi pelayanan penyiaran di daerah, yang notabene wilayah perbatasan negara RI, yang harusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Ahmadi juga mengungkapkan, bahwa penganggaran selama ini oleh Pemprov Kepri justru dari tahun ke tahun semakin kecil. Karena jauh dari cukup dengan tugas yang ada.

Anggaran KPID, dari tahun ke tahun grafiknya terus menurun. Sementara tugas semakin kompleks di bidang penyiaran ini seperti pengawasan berita hoaks dan SARA yang akhir-akhir ini semakin bebas dan penyebarannya makin masif.

Ia menuturkan penganggaran ke KPID Kepri pada tahun 2015 mendapatkan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar, dengan anggaran sebesar itu tentunya bisa bekerja dengan baik.

Selanjutnya tahun 2016 Pemprov Kepri memberikan anggaran Rp 2 miliar, turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 500 juta. Dan tahun berikutnya 2017 KPID Kepri menerima anggaran sebesar Rp 1,5 miliar juga turun Rp 500 juta.

"Tetapi di tahun 2018 Pemprov Kepri hanya menganggarkan sebesar Rp 500 juta. Tahun 2019 dianggarkan hanya Rp 800 juta. Tentunya perbedaannya sangat jauh dan tentunya mempengaruhi kinerja kami," tegasnya.

Untuk itu, ia berharap tahun 2020 ini dimana saat ini Tim Banggar dan DPRD Kepri tengah membahas RAPBD TA 2020 agar menganggarkan unuk KPID Kepri dengan proposional.

"Kami membutuhkan minimal Rp 2 miliar, untuk gaji, operasional kantor dan alat pemantau TV dan Radio. Ditambah lagi ada kegiatan gugus tugas pengawasan Pilkada 2020 nanti bersama KPU dan Bawaslu," katanya.

Sebelumnya Plt Gubernur Kepri Isdianto berjanji akan menyelesaikan masalah penganggaran hibah di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepri, termasuk gaji komisioner yang belum diterima sejak Agustus 2019 lalu.

"Kalau gaji itu hak mereka. Dan saya akan telusuri kenapa anggaran yang sudah dibahas bersama DPRD Kepri untuk KPID itu bisa hilang," katanya di Tanjungpinang.