Karimun - Iklim ekonomi dan investasi sedang meredup akhir-akhir ini. Sinergi antarlini dibutuhkan untuk mendongkrak ekonomi dan investasi.

Bupati Karimun Aunur Rafiq menyampaikan pemerintah pusat mengharuskan kegiatan ekspor harus ditingkatkan. Namun, kegiatan impor diperketat.

"Kita diminta untuk ekspor, rapi untuk impor diperketat. Tidak imbang sebenarnya. Tapi kalau dua-duanya berjalan, tentu akan mengurangi biaya," kata Rafiq dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dihelat DJBC Kepri dan Karantina kelas II Tanjungbalai Karimun di Hotel Aston, Rabu (20/11/2019).

Rafiq mencontohkan bahwa, pengusaha mengirim ikan, tapi saat pulang tidak bawa apa-apa atau kosong. Itu biayanya cukup besar dalam pengoperasian.

"Kalau diberikan, ekspor harus lebih besar dari impor yang untuk menutupi biaya," kata dia/

Disebutkan juga bahwa investasi juga mengalami stagnan, dikareknaan ekonomi global. Maka, pemerintah daerah sedang berusaha untuk menarik investor untuk memajukan daerah.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Humas Balai Karantina Pertanian Karimun Karsad, mengatakan bahwa peran karantina dalam ekspor sangat penting.

Pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa komoditas pertanian yang diekspor sehat dengan melakukan pemeriksaan baik secara administratif maupun kesehatan.

"Persyaratan masing-masing negara tujuan ekspor menjadi titik kritis terhadap langkah yang harus dilakukan karantina dalam menghasilkan komoditas ekspor yang berkualitas agar tidak mendapat komplain atau penolakan dari negara tujuan ekspor," kata Karsad.

Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan karantina dalam menggalakkan ekspor seperti program Agro Gemilang (Ayo Galakkan Ekspor Komoditas Pertanian oleh Generasi Milenial Bangsa). Ada juga bimbingan teknis kepada petani dan inline inspection untuk mengakselerasi ekspor.

Disebutkannya juga bahwa, Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Karantina tidak bisa melakukannya sendiri.

"Keberadaan Bea Cukai tentu sangat membantu tugas karantina yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2019 menggantikan UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan," ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Kepri, Agus Yulianto mengatakan bahwa, sinergi diperlukan untuk menekan melemahnya ekspor dan investasi.

Selain itu, dia juga mengharapkan adanya perbaikan dalam prosea ekspor. "Dibutuhkan adanya perbaikan di sisi ekspor," ujarnya.

Disebutkan Agus, salah satu bentuk dukungan dari Bea dan Cukai untuk mempermudah, ialah adanya fasilitas serta prosedur proses barang.

"Prosedur proses barang dipermudah dan juga pengurangan biaya," ujarnya di hadapan forum diskusi.