Tanjungpinang - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah mengaku tidak tahu persis penyebab rasionalisasi terhadap 12 proyek strategis Pemprov Kepri pada APBD tahun 2019 ini.

Bahkan, dirinya baru mengetahui dan berjanji akan mengecek kebenaran kenapa proyek yang sudah diplotkan dalam penganggaran bisa tidak dilaksanakan.

"Nanti saya coba cek 12 proyek strategis yang tidak ada lagi dalam perencanaan itu, apa penyebabnya," kata Arif di komplek Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang pada akhir pekan lalu.

Menurutnya, proyek strategis tersebut harus dikerjakan di tahun ini. Karena anggaran untuk pelaksanaan proyek tersebut tentunya sudah diplot.

Baca: Pemprov Kepri Rasionalisasi Proyek Strategis, Isdianto: Waktu dan Anggaran Mepet

Seharusnya, proyek-proyek yang digagas pada perencanaan dari awal oleh kepemimpinan sebelumnya, tentunya sudah tercatat sebagai proyek yang wajib dikerjakan.

"Nanti saya tanya ke Biro Pembangunan. Harusnya itu dilanjutkan, kenapa tidak dilanjutkan. Kan sudah tercatat di buku anggaran," ujarnya.

Apalagi tegasnya, proyek-proyek tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat dan itu juga usulan dari masyarakat. Ia khawatir, apabila proyek itu ditunda pelaksanaannya pada tahun anggaran 2020 mendatang.

"Ya kita kawatir proyek-proyek itu justru akan hilang dalam nomenklatur APBD Provinsi Kepri," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Gubernur Kepri Isdianto mengatakan rasionalisasi ini proyek ini dilakukan karena kendala anggaran dan juga dari segi waktu pelaksanaannya yang tidak memungkinkan lagi.

Baca: Senilai Total Rp 24,7 Miliar, Ini Deretan Proyek Strategis Pemprov Kepri yang Dirasionalisasi

Menurut dia, bila proyek fisik tersebut dipaksakan untuk dilanjutkan tahun ini, maka kemungkinan besar akan menjadi masalah. Sebab, tidak akan selesai dikerjakan tepat waktu.

Sementara proyek fisik tersebut harus diselesaikan tahun ini juga, berbeda bila proyek fisik itu menggunakan sistem multiyears atau tahun jamak.