Batam - PT Ketrosden Triasmitra bekerjasama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam mengadakan acara Sosialisasi Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Wilayah Kepulauan Riau dan Batam, Selasa (15/10/2019).

Sosialisasi dilakukan dengan mengundang para agen dan pemilik maupun asosiasi yang bergerak di bidang perkapalan dan pelayaran yang terdaftar di KSOP Khusus Batam dan KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun.

CEO/Presiden Direktur Triasmitra Group, Titus Dondi menjelaskan, sosialisasi dan edukasi dilakukan agar para agen, pemilik maupun asosiasi kapal dan pelayaran memahami posisi SKKL yang menjadi infrastruktur strategis dalam mendukung visi Presiden untuk Indonesia Unggul.

”Seperti kita ketahui, Pak Jokowi baru saja meresmikan tol langit atau SKKL Palapa Ring kemarin. ini menunjukkan pemerintah memiliki perhatian tinggi terhadap keberadaan SKKL karena perannya yang strategis untuk mewujudkan indonesia sebagai Digital Paradise," katanya.

Palapa Ring merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang monitoring dan evaluasinya dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Seperti diketahui, Palapa Ring merupakan proyek pembangunan backbone jaringan serat optik nasional yang menghubungkan sebanyak 514 ibu kota kabupaten/kota di Indonesia yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Non-KPBU.

Penggelaran Palapa Ring oleh pemerintah sepanjang lebih dari 12.000 km di 57 kabupaten/kota di 11 provinsi dengan skema KPBU merupakan wujud dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk menyediakan internet cepat di wilayah-wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang secara komersial tidak feasible untuk dibangun oleh pihak swasta.

Titus mengungkapkan, SKKL Palapa Ring yang dibangun pemerintah memiliki ketersambungan dengan wilayah perairan Kepulauan Riau dan sekitarnya mengingat Batam menjadi gerbang internet Indonesia menuju Hub ke Singapura sebelum ke jaringan global.

“Sebagai pihak yang dipercaya untuk Managed Service Palapa Ring Barat dan Timur, Triasmitra merasa perlu melakukan sosialisasi karena masih ditemukan kapal-kapal yang melakukan aktivitas pelayaran di wilayah perairan Kepulauan Riau dan sekitarnya, salah lokasi parkir dan menyebabkan kerusakan jaringan SKKL di wi|ayah tersebut. ini kan bisa mengancam keberadaan tod langit yang kita banggakan," ujarnya.

Kerusakan SKKL menimbulkan biaya yang besar untuk pemulihan, dan bisa mengganggu koneksi jaringan internet di wilayah Kepulauan Riau maupun jaringan internet secara nasional karena Kepulauan Riau khususnya Batam saat ini masih menjadi gerbang koneksi internet Indonesia dengan jaringan luar negeri.

Diingatkannya, pengrusakan SKKL oleh aktivitas kapal juga dapat diproses secara hukum. Undang-undang (UU) yang berlaku secara umum yaitu KUHP dan KUHAP diperkuat dengan UU Telekomunikasi yang menyebutkan tentang konsekuensi hukum bagi pihak yang menyebabkan gangguan atau kerusakan perangkat telekomunikasi termasuk SKKL yang merupakan tulang punggung bagi telekomunikasi.

"Kami bersama KSOP Khusus Batam berharap dengan adanya acara sosialisasi ini, kerusakan SKKL akibat aktivitas kepal/pelayaran dapat ditekan seminimal mungkin sehingga telekomunikasi tidak mengalami gangguan agar tujuan utama SKKL untuk memajukan Indonesia di tengah persaingan global dapat tercapai," ungkapnya.

Sementara Kasubdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air, Een Nuraini Saidah mewakili Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyatakan mendukung program pembangunan SKKL di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Kepulauan Riau yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura.

"Mengingat jalur SKKL yang dikelola PT. Triasmitra berada pada alur pelayaran yang sangat padat, pengamanan jalur SKKL dimaksud sangat diperlukan baik sebelum maupun sesudah penanaman dan penggelaran jalur dilaksanakan," ujarnya.

"Untuk itu, dihimbau kepada PT. Triasmitra selalu berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar sinergitas dapat tercapai dan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lindungan maritim," tuturnya.

(das)