BBM Jenis Solar Langka di Kepri, Pertamina Duga Ada Penyelewengan

BBM Jenis Solar Langka di Kepri, Pertamina Duga Ada Penyelewengan

SPBU Batu 10 Arah Tanjunguban terlihat lengang dari antrian kendaraan dikarenakan BBM jenis solar dan premium kosong (Foto:Sutana/Batamnews)

Tanjungpinang - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, yang terjadi hampir di seluruh wilayah di Kepulauan Riau (Kepri), menurut PT. Pertamina diduga akibat adanya penyelewengan oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

Indikasi adanya penyelewengan solar subsidi di Provinsi Kepri, yakni merujuk pada temuan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas yang menyebut Provinsi Kepri termasuk dalam salah satu dari 10 provinsi di Indonesia yang penyaluran solar subsidinya belum tepat sasaran. 

Hal itu juga disampaikan Unit Manager Communication & CSR PT. Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), M Roby Hervindo ketika dihubungi Batamnews melalui sambungan telepon di Tanjungpinang, Selasa (8/10/2019) sore.

"Penyelewengan itu terutama dilakukan oleh kendaraan industri. Apalagi belakangan ini industri-industri sedang menggeliat," katanya.

Selain hilangnya BBM jenis solar yang mengakibatkan panjangnya antrian di beberapa SPBU sejak beberapa bulan terakhir ini, lebih disebabkan karena adanya peningkatan konsumsi bahan bakar bersubsidi tersebut.

"Artinya ada pihak-pihak yang seharusnya tidak boleh mengkonsumsi solar subsidi, justru mengkonsumsi solar subsidi ini yang membuat kelangkaan BBM tersebut," ujar Roby.

Ia menjelaskan, dari data penyaluran solar subsidi yang telah dilakukan pihaknya hingga September 2019 lalu, mencapai 100 ribu kilo liter (Kl) atau telah mencapai 100 persen kuota yang ditentukan. Sedangkan total keseluruhan kuota BBM solar subsidi untuk Provinsi Kepri sepanjang 2019 ini yakni sebanyak 725 ribu Kl.

"Bila penyalurannya bermasalah, maka pasokan BBM tentunya berkurang dan pasti penyalurannya tidak memenuhi kuota. Tapi hal itu tidak terjadi, sebab penyaluran sudah memenuhi kuota," jelasnya.

Dengan demikian, ia berharap adanya sinergi dari pemerintah daerah bersama aparat kepolisian. Sebab, kata dia kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap konsumen sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemda bersama aparat kepolisian.

"Kami Pertamina kewenangannya hanya sebatas melakukan pengawasan di SPBU. Karena kami ini operator. Untuk itu, ini tentu butuh sinergi pemda dan aparat untuk ikut mengawasi," harapnya.

Hal ini juga sebelumnya sudah diungkapkan oleh anggota DPRD Provinsi Kepri Lis Darmansyah. Ia menyebutkan kelangkaan BBM ini karena adanya mafia BBM yang bermain.

Bahkan sebelumnya Plt Gubernur Kepri Isdianto meminta kepolisian untuk turun ke lapamgan dan mengecek kondisi tersebut, yang dikhawatirkan adanya kecurangan.

"Saya memprediksi kelangkaan BBM ini karena ada mafia BBM. Diduga BBM bersubsidi ini digunakan untuk industri dan pertambangan," kata Lis.

Sebenarnya tegas Lis untuk menelusuri kelangkaan BBM ini sangat mudah, sebab dirinya juga pernah melakukan penelusuran sendiri saat memimpin Kota Tanjungpinang dulu.

Bahkan sebutnya dirinya bersama kepala dinas menangkap basah adanya permainan, dimana ditemukan mobil-mobil yang telah merubah atau memodifikasi tanki BBM kendaraan.

"Saat itu ada mobil bisa membeli dan menampung BBM melebihi kafasitas tanki standar mobil satu kali isi. Kita menegur dan memperingati supirnya dan saat itu tidak ada lagi yang berbuat curang, karena pihak kepolisian juga ikut memantau," bebernya.

(sut)


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews